KARIMUNSEPUTAR KEPRITERKINI

14 Pekerja PT MOS di PHK Sepihak, Masyarakat Mengadu ke Nyimas Novi Saat Reses

RADIOAZAM.ID – PT Multi Ocean Shipyard (PT MOS) lakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 14 orang pekerjanya, tanpa alasan yang jelas dan terkesan secara sepihak. Pemutusan kerja itu juga dilakukan tanpa membayar sisa kontrak kepada semua yang telah diberhentikan.

Kondisi itu ditemukan saat masa reses Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun, Nyimas Novi Ujiani, di kawasan Jelutung Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat.

Menurut Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Karimun ini, tindakan yang dilakukan PT MOS dinilai sangat melukai hati masyarakat termasuk dirinya yang diberi amanah oleh masyarakat sebagai wakil rakyat.

Sehingga temuan reses dari hasil pengaduan masyarakat itu akan dibahas Nyimas Novi di DPRD Kabupaten Karimun pada saat laporan hasil reses nantinya. Kemudian akan disoundingkan dengan Komisi I DPRD Kabupaten Karimun, selaku komisi yang membidangi soal tenagakerja.

“Ini bukan satu kali atau dua kali lagi aduan PHK di PT MOS, sudah tidak terhitung. Pemerintah harus hadir dan serius menanganinya. Jangan makan gaji buta saja tapi tidak pernah ada tindakan tegas. DPRD Kabupaten Karimun akan mengawal kasus ini, kebijakan yang dilakukan perusahaan tersebut sangat merugikan masyarakat, jangan cuma mau ambil untung dari hasil memeras keringat rakyat kami,” kata Nyimas Novi, Sabtu (20/2).

Nyimas Novi juga menegaskan kepada PT MOS, agar memberikan hak-hak para pekerja yang di PHK. Disamping itu, aturan main yang diberlakukan pada perusahaan tersebut harusnya berpihak kepada pekerja dan memberikan efek positif bagi daerah. Artinya ketika berinvestasi di Kabupaten Karimun, maka keuntungan bagi PAD dan bagi pekerja harus ada.

“Tapi kalau seperti ini tidak ada untungnya juga bagi daerah, apa lagi bagi masyarakat. Masyarakat kalau sudah lapar, apapun bisa terjadi. Jangan sampai kejadian kerusuhan beberapa tahun kemarin kembali terulang di PT MOS, yang diakibatkan dari kecerobohan manageman,” pesannya.

Dia juga mengaku masih ingat berbagai macam kecelakaan kerja yang terjadi pada PT MOS, termasuk ledakan air bag yang mengakibatkan puluhan pekerja luka parah. Mirisnya lagi, para korban ternyata tidak didaftarkan kedalam BPJS Ketenagakerjaan.

“Kejadian-kejadian yang diakibatkan kelalaian dari manageman PT MOS sudah cukup banyak. Lalu saat ini ditambah pula kebijakan yang dikeluarkan secara sepihak. Akan kita keroyok di DPRD nanti melalui lintas komisi, bahkan kita tembuskan ke pemerintah pusat agar ada efek jera. Jangan semena-mena begitu menindas rakyat,” katanya.

Sementara itu, Pendamping pekerja PT MOS yang di PHK, Salehadi menjelaskan, ke 14 pekerja PT MOS yang di PHK belum habis masa kontrak dan masih ada beberapa bulan lagi sisa kerja. Namun perusahaan enggan membayarkan sisa kontraknya.

“Alasan 14 karyawan ini dipecat karena job sudah habis. Alasannya tidak logis. Dugaan kami, PT MOS sengaja memecat pekerjanya untuk menghindari adanya status karyawan permanen. Kan kalau sudah tiga kali diperpanjang kontrak maka harus dijadikan karyawan tetap. Sehingga dia menghindari agar pekerjanya ini tidak dijadikan permanen maka di PHK,” ungkapnya.

Salehadi juga menuturkan, perjanjian kontrak kerja dari para karyawan ternyata ada yang keliru dan menjebak. Salah satunya adalah, pihak pertama dan kedua tidak akan saling menuntut jika ada persoalan yang terjadi.

“PHK yang dilakukan oleh HRD PT MOS, Nazrul terhadap beberapa karyawan ini telah melangar undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Dimana setiap perusahaan tidak ada yang namanya pemecatan sebelah pihak. Makanya saya mengadu ke anggota DPRD agar saudara-saudara saya ini mendapatkan keadilan. Situasi sedang susah dalam pandemi Covid-19 ini, tapi malah mereka diberhentikan,” jelas Salehadi.

Dari 14 pekerja PT MOS yang dipecat, sembilan diantaranya merupakan warga Pulau Karimun, dan sisanya merupakan warga yang berdomisili di wilayah hinterland.

Beberapa nama yang menjadi korban PHK PT MOS antara lain, Rusli tanggal masuk kerja 1 Maret 2019 di PHK 26 Januari 2021, namun masih ada sisa kontrak hingga Mei 2021, Zamiral tanggal masuk kerja 5 Juli 2013 di PHK 22 Januari 2021 dan masih ada sisa kontrak hingga 4 April 2021, Suzandi tangal masuk kerja 25 September 2018 dan di PHK 26 Januari 2021, namun masih ada sisa kontrak hingga April 2021, Daeng Kapsul Anuari masuk kerja 26 Mei 2018 di PHK 26 Januari 2021, dan masih ada sisa kontrak hingga April 2021.

Kemudian, Hermansyah masuk kerja pada 15 Juni 2019 dan di PHK pada 22 Januari 2021, namun masih ada sisa kontrak hingga Maret 2021, Lutfiandi masuk kerja 9 Agustus 2016 dan di PHK 26 Januari 2021, namun masih ada sisa kontrak hingga 4 April 2021, Acmahddin masuk kerja 22 Oktober 2014 dan di PHK 26 Januari 2021, masih ada sisa kontrak kerja hingga Mei 2021, termasuk juga Rahmad Adiputra Tambunan yang di PHK pada 26 Januari 2021 namun masih ada sisa kontrak hingga 4 April 2021.

Dikatakan Salehadi, pihaknya sudah mencoba bertemu dengan Dinas Tenagakerja (Disnaker) Kabupaten Karimun, untuk meminta bantuan berupa keadilan serta hak pekerja. Namun sang Kepala Dinas, Ruffindy Alamsjah tidak pernah berhasil ditemui. Sehingga tidak ada solusi yang didapat dari pihak dinas terkait.

“Rencananya, selian ketemu dengan DPRD dalam reses ini, kami juga akan bertemu langsung dengan Pak Bupati, ini nasib 14 karyawan yang di PHK PT MOS adalah rakyatnya Bupati, kami minta keadilan,” pungkasnya.(agn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close