KARIMUNSEPUTAR KEPRITERKINI

Ada Isu Syiah di Karimun Bakal Peringati Hari Karbala, Pemda dan Ormas Islam Gelar Rapat Terbatas

Sepakati Syiah Dilarang Buat Kegiatan

RADIOAZAM.ID – Mendapati informasi adanya isu rencana kegiatan peringatan hari karbala atau Asyura oleh kaum syiah, yang diperingati pada 10 Muharram tepat pada Sabtu besok (29/8), Pemkab Karimun bersama pihak atau instansi terkait menggelar rapat terbatas selama dua hari berturut-turut, Rabu (26/8) dan Kamis (27/8).

Wakil Ketua I Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Karimun, M Rasyid Nur ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi meski belum menerima secara resmi bahwa akan ada pergerakan atau kegiatan kaum syiah pada hari Asyura. Sehingga digelar rapat terbatas selama dua hari.

Rapat dihari pertama, digelar di ruang kerja Sekda Karimun, M Firmansyah. Dalam agenda antisipasi konflik mengenai penolakan kegiatan kaum syiah di Kabupaten Karimun, dengan dihadiri oleh seluruh aparat keamanan TNI Polri, Kanmenag, Satpol PP, Kesra dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Karimun.

“Dari rapat terbatas dihari pertama itu, menghasilkan rekomendasi dan kesepakatan, agar Bupati Karimun Aunur Rafiq melarang segala bentuk kegiatan yang akan digelar oleh kaum syiah, dengan kata lain tidak menggelar peringatan hari karbala,” ujar Rasyid, Kamis malam (27/8).

Poin lain dari kesepakatan bersama itu adalah, berkaitan dengan Covid 19, sehingga tim gugus tugas pencegahan dan penanggulangan Kabupaten Karimun, yang didalamnya terdapat aparat keamanan diminta untuk bertindak dan tidak mengeluarkan izin, dalam agenda tahunan syiah di Kabupaten Karimun.

Selain itu, melihat dari sisi keamanan dan situasi yang kondusif saat ini, karena keyakinan yang dinilai menyimpang dari ajaran atau keyakinan agama Islam. Sehingga jika kaum syiah tetap membuat kegiatan maka akan merusak suasana Kabupaten Karimun yang tetap kondusif ini.

Situasi memanas saat massa mencoba merangsek ke kawasan pemukiman syiah di perbatasan Perumahan Dang Merdu Indah Wonosari Kelurahan Baran Barat Kecamatan Meral pada 22 September tahun 2019 lalu. Foto: Arsip radioazam.id

Menurutnya, hal tersebut dapat dilihat dari kejadian tahun 2019 lalu, situasi yang sempat memanas antara dua kubu baik dari gabungan berbagai ormas Islam dan masyarakat, serta kubu kaum syiah sendiri. Bahkan saat aparat kepolisian melakukan sweeping di lingkungan kaum syiah, yang berlokasi di Gang Nainawa Wonosari -Kelurahan Baran Barat Kecamatan Meral, didapati lebih dari tiga bilah senjata tajam berupa golok dan benda-benda berbahaya lainnya, yang disembunyikan kaum syiah di beberapa celah pohon kelapa.

“Makanya kami keluarkan kesepakatan bersama dalam sebuah surat rekomendasi, yang telah kami layangkan kepada Bupati, alhamdulillah langsung direspon. Sehingga tadi pagi, Kamis (27/8) dilaksanakan rapat lanjutan dan langsung dipimpin oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq, bertempat di rumah dinasnya,” jelas Rasyid lagi.

Dijelaskannya, meski belum mendapatkan informasi secara resmi atas isu kegiatan syiah, karena belum ada surat izin membuat kegiatan yang disamapikan kepada Polres Karimun, namun dalam hal ini Kapolres Karimun, AKBP Muhammad Adenan disebut telah mengeluarkan surat, bahwa tidak akan mengizinkan kegiatan kaum syiah di Kabupaten Karimun dengan alasan pandemi Covid 19.

“Surat yang dikeluarkan Polres Karimun itu disampaikan kepada Bupati. Jadi ini pun telah sejalan dengan hasil rapat pertama yang kami gelar di ruang kerja Sekda Karimun,” ungkap Rasyid.

Kata Rasyid, hasil rapat dihari kedua yang dipimpin Aunur Rafiq itu disebutkan, bahwa Bupati Karimun akan segera mengirimkan surat kepada Yaysan Nainawa yang menaungi syiah di Kabupaten Karimun dan ditujukan kepada pimpinan mereka, dalam hal ini Said Akil. Dengan penegasan agar tidak melakukan peringatan hari Asyura pada tahun ini.

“Yang dikedepankan juga dari isi keamanannya, dalam arti bahwa karena mayoritas umat Islam menolak keberadaan syiah, sehingga kalau nanti tetap dilaksankaan juga kegiatan mereka, akan berpotensi menimbulkan kerawanan. Surat yang disampaikan Kapolres juga menyebutkan, bahwa agar tidak terjadi bentrok maka kegiatan syiah harus tetap dilarang, tapi penegasan larangan itu harus disampaikan lansung oleh kepala daerah dalam hal ini Bupati Karimun Aunur Rafiq,” ujarnya.

Rasyid juga menjelaskan respon Bupati Karimun Aunur Rafiq dalam pertemuan hari kedua itu. Yang sejalan dengan hasil rekomendasi pada rapat hari pertama. Bahwa selain permasalahan Covid, juga ditekankan potensi kerawanan atas penolakan dari ormas Islam. Sehingga menjadi dasar bahwa potensi kerawanan akan muncul jika syiah tetap melakukan kegiatan yang tidak diizinkan.

Disinggung jika kaum syiah tetap membuat kegiatan meski dalam skup lingkungan atau kalangan mereka saja, Rasyid menyebutkan akan ada tindakan dari tim gugus tugas yang didalamnya terdapat aparat keamanan TNI Polri.

Dalam kesempatan itu, Rasyid juga mengharapkan kepada seluruh umat Islam Kabupaten Karimun untuk tidak terpancing dan tidak terprovikasi oleh kaum syiah.

“Kita khawatir akan ada upaya memancing kemarahan umat Islam sehingga terjadi keributan atau bentrok. Lalu diberitakan seolah-olah mereka ini orang tertindas, lalu nanti Islam akan mereka tuduh sebagai agama yang tidak toleran. Makanya saya sampaikan bahwa jangan terpancing. Kalau mereka tetap melakukan kegiatan yang sudah dilarang, silahkan buat laporan ke aparat,” pungkasnya.(agn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close