KARIMUNSEPUTAR KEPRITERKINI

Alat Kelengkapan DPRD Karimun Berganti, Ketua Fraksi PKB Duduki Unsur Pimpinan Bapemperda

RADIOAZAM.ID – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun, menduduki beberapa posisi strategis dan dapat menjabat di salah satu unsur pimpinan, pada alat kelengkapan DPRD Kabupaten Karimun.

Dimana pada Selasa siang (1/3/2022) dilakukan proses pergantian jabatan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD Karimun, karena sebagaimana yang tertuang didalam tatib, bahwa setiap 2,5 tahun akan dilakukan pergantian jabatan.

Pergantian jabatan alat kelengkapan dewan tersebut kemudian disahkan melalui sidang paripurna, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Karimun, M Yusuf Sirat, serta dihadiri Wakil Ketua I Syafri Sandi dan Wakil Ketua II Rasno.

Dari sidang paripurna yang dilakukan, M Yusuf Sirat mengaku, pergantian alat kelengkapan dewan dilakukan setelah jalannya masa jabatan anggota DPRD Kabupaten Karimun selama 2,5 tahun, atau separuh dari masa lamanya menjadi wakil rakyat.

“Sesuai dengan tatib di DPRD, maka dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan dewan, dimana setelah berjalannya waktu selama 2,5 tahun masa jabatan, dilakukan pergantian unsu pimpinan,” ujar Yusuf Sirat.

Dari tahapan yang dilakukan, maka diperoleh jabatan Ketua Komisi I Sulfanow Putra Fraksi PDIP, Ketua Komisi II Raja Rafiza Fraksi Golkar, dan Ketua Komisi III masih tetap dipimpin oleh Ady Hermawan Fraksi Hanura. Sedangkan Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) dijabat oleh Nyimas Novi Ujiani Fraksi PKB, dan Badan Kehormatan (BK) diketuai oleh Samsul Fraksi Golkar.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Karimun, Nyimas Novi Ujiani, yang saat ini berganti menjabat sebagai Ketua Bapemperda mengatakan, pergantian posisi jabatan pada alat kelengkapan dewan sudah lumrah dilakukan setiap 2,5 tahun masa jabatan, sehingga terjadi roling.

“Hal ini biasa dilakukan. Kalau kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Karimun, ditempatkan di posisi manapun tetap siap. Alhamdulillah Fraksi kami (Fraksi PKB-red) berada di posisi unsur pimpinan, dalam hal ini saya di Ketua Bapemperda, Fakhrurrazi Sekretaris Komisi I, dan Charli Donna anggota Badan Kehormatan (BK),” ujar Nyimas Novi.

Dikatakan Nyimas Novi, dalam mengemban amanah, dimanapun dan apapun akan tetap dijalankan dengan penuh tanggungjawab serta profesional. Sehingga dia menilai pergantian alat kelengkapan di DPRD, juga dapat dijadikan sebagai jalan untuk berbagi pengalaman dalam menjalankan tugas.

“Mohon doanya agar kami yang telah dipercayakan, mampu berbuat yang terbaik,” harap Nyimas Novi.

Setelah menduduki posisi atau jabatan baru pada alat kelengkapan dewan, Nyimas Novi berpesan kepada Fraksi PKB DPRD Karimun untuk tetap satu komando, mengdepankan asas musyawarah dan mufakat sebagaimana apa yang dicita-citakan dan diamanahkan oleh partai.

“Setiap apapun itu dibahas dan dimusyawarahkan didalam fraksi, dan itu ahrus dijalankan serta tetap membuat terobosan dalam menjalankan tugas dengan baik. Selain itu bagaimana kita menyamapikan aspirasi-aspirasi masyarakat melalui kerja masing-masing alat kelengkapan di DPRD,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Nyimas Novi sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karimun, kemudian berjalannya waktu selama 2,5 tahun dalam pergantian alat kelengkapan dewan, maka posisi jabatan unsur pimpinan pun berganti, sehingga Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Karimun ini menduduki kursi Ketua Bapemperda.

Nyimas Novi juga sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Bapemperda pada periode 2014-2019, dan kini posisi tersebut kembali dijabatnya.

Fokus Pada Perda Yang Mandul

Setelah berganti jabatan menduduki posisi Ketua Bapemperda di DPRD Kabupaten Karimun untuk masa sisa jabatan 2,5 tahun kedepan, Nyimas Novi Ujiani mengaku akan fokus menyoroti masalah Peraturan Daerah (Perda) yang mandul, yang tidak dijalankan oleh pemerintah daerah.

“Salah satu Perda mandul seperti Perda Penyertaan Modal, sudah disahkan tapi dalam hal ini modal untuk BUMD tidak disertakan, dalam hal ini untuk PD BPR Karimun. Padahal sudah dijelaskan bahwa usaha milik Pemkab Karimun ini justru mampu melebihi target. Maka kalau dimaksimalkan modalnya, akan mampu mendongkrak PAD,” ungkap Nyimas Novi.

Nyimas Novi juga mengingatkan kepada anggota DPRD dari Fraksi PKB, agar sama-sama jeli dan menyoriti soal Perda yang telah disahkan namun tak dijalankan oleh Pemerintah Daerah.

“Buat perda itu tidak sedikit dana yang dipakai, uangnya itu dari rakyat. Jangan sampai perda sudah jadi tapi tidak dijalankan,” pungkas Nyimas Novi.(agn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close