0
0
RADIOAZAM.ID – Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengapresiasi daerah dalam hal ini Kabupaten Kota, yang memperoleh penghargaan berupa opini pengawasan dari Ombusdman RI Provinsi Kepri.
Hal itu disampaikan Ansar Ahmad setelah beberapa daerah memperoleh penghargaan dari Ombudsman RI di Hotel Planet Holiday Batam pada Senin kemarin (30/1/2023)
“Ini harus bisa menjadi pemicu bagi semua pihak, untuk terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Disamping itu harus bisa mengurangi atau meminimalisir tindakan maladministrasi, agar tercipta pelayanan publik yang prima dari semua steakholder yang ada di Kepri,” ujar Ansar Ahmad.
Dia juga berharap, agar setiap penyelenggara pelayanan publik dapat berlomba-lomba berinovasi dalam memberikan pelayanan. Hal positif yang muncul adalah, pelayanan terhadap masyarakat akan meningkat dan masyarakat akan menerima segala kemudahan dalam pelayanan yang dibutuhkan.
Menurut Ansar Ahmad pula, dalam upaya peningkatan pelayanan publik, diperlukan empat pilar pokok yang harus diterapkan, yaitu meningkatkan kualitas SDM aparatur penyelenggara pelayanan publik, terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan publik, optimalisasi kinerja sistem dan metode pelayanan publik, termasuk optimalisasi kinerja pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
“Pemprov Kepri saat ini sangat fokus terhadap peningkatan kinerja, khususnya dalam pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penghargaan yang telah diraih dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya yakni kategori BI Awards 2022,” sebut Ansar Ahmad.
Dari penghargaan itu menurut Ansar Ahmad, bahwa Kepri sebagai Pemerintah Provinsi dengan implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terbaik. Bahkan terbaik di wilayah Sumatera.
Tidak hanya itu, beberapa penghargaan lainnya juga telah diterima Ansar Ahmad, seperti Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022, dengan Predikat Informatif dari Komisi Informasi Publik, yang diserahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Kemudian, Anugerah Predikat Kapatuhan Pelayanan Publik Tahun 2022 Tingkat Pemerintah Provinsi, dengan predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI.(agn)
Average Rating