Breaking News

Ansar Ahmad Setujui UMK Semua Kabupaten Kota se Kepri, Rata-Rata Naik 6 Sampai 7 Persen

0 0

RADIOAZAM.ID – Gubernur Kepri Ansar Ahmad telah menyetujui dan mengesahkan Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK) se Kepri.

“Sudah saya umumkan dan ditandatangani pada Rabu kemarin (7/12/2022) di Tanjungpinang, dalam penetapan UMK seluruh Kabupaten dan Kota se Kepri,” ungkap Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Selasa (13/12/2022).

Dari penetapan UMK untuk tahun 2023 melalui SK Gubernur Kepri itu, UMK Kota Batam menjadi yang tertinggi se Kepri, dengan besaran mencapai Rp4.500.440.

Kemudian, pada UMK tahun 2023 dari tujuh Kabupaten dan Kota di Kepri, mengalami kenaikan dengan kisaran antara 6 sampai 7 persen. Dan presentase yang terbesar adalah UMK Kabupaten Lingga yang naik sebesar 7,51 persen.

Adapun besaran UMK untuk realisasi tahun 2023 di setiap Kabupaten dan Kota di Kepri antara lain, Kota Tanjungpinang Rp3.279.194 atau naik 7,39 persen, Kota Batam Rp4.500.440 atau naik 7,50 persen, Kabupaten Bintan Rp3.899.015 atau naik 6,86 persen, Kabupaten Karimun Rp3.592.019 atau naik 7,26 persen, Kabupaten Lingga Rp3.279.194 atau naik 7,51 persen, Kabupaten Natuna Rp3.337.603 atau naik 6,79 persen, dan Kabupaten Kepulauan Anambas Rp3.757.560 atau naik 6,80 persen.

Dalam menetapkan UMK untuk tujuh Kabupaten dan Kota di Kepri, Ansar mengacu pada Permenaker nomor 18 tahun 2022, tentang penetapan upah minimum tahun 2023.

Ansar juga mengaku turut mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi, serta kebijakan pemerintah atas Permenaker 18 tahun 2022, merupakan kebijakan pemerintah terhadap inflasi yang terjadi.

“Terjadinya inflasi yang cukup tinggi meyebabkan daya beli pekerja tergerus, terbitnya Permenaker tersebut dengan formula yang baru, dapat memulihkan daya beli pekerja,” ujar Ansar lagi.

Menurutnya, peraturan ini sangat membantu pemulihan dan mendukung daya beli pekerja. Serta diharapkan agar para pengusaha di Kepri ikut mendukung kebijakan tersebut.

“Pemerintah daerah atas perintah pemerintah pusat sangat mendukung kebijakan ini, dan pada perhitungan penetapan upah minimum tahun 2023, pemerintah daerah bersama Dewan Pengupahan Provinsi telah menggunakan formula tersebut. Bahkan dalam hal ini Bupati dan Walikota dalam perhitungan pengupahan tahun 2023, juga telah menggunakan Permen yang baru, dimana faktor utama yang mempengaruhi penetapan Upah Minimum adalah inflasi,” sebutnya.

Aturan terhadap upah minimum Kabupaten dan Kota ini, hanya berlaku untuk pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun, sedangkan untuk pekerja dengan masa kerja diatas satu tahun atau lebih, berpedoman pada struktur dan skala upah yang ditetapkan perusahaan.(agn)

About Post Author

agn

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *