RADIOAZAM.ID – Gubernur Kepri Ansar Ahmad menekankan pentingnya optimalisasi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (PBPB) di Kepri, agar dapat memberikan dampak maksimal bagi pertumbuhan investasi di daerah.
Penekanan itu sampaikan Ansar Ahmad dalam memimpin rapat koordinasi Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DKPBPB) Bintan dan Karimun, di Balairung Raja Ali Kelana lantai 4 Gedung Daeng Celak, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin (10/2/2025).
“Semangat pemerintah dalam menetapkan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ini adalah, untuk mempercepat pertumbuhan investasi. Namun, kita harus mengakui bahwa perkembangan BP di Kepri, kecuali Batam, masih cukup tertinggal. Oleh karena itu, kita perlu menyusun langkah strategis untuk mengejar ketertinggalan ini,” ujar Ansar Ahmad yang juga menjabat sebagai Ketua DKPBPB Kepri.
Rapat koordinasi itu, Ansar Ahmad mengundang Kepala Biro Keuangan BP Batam selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan PBPB Batam, Siswanto,Kepala BP Bintan Kawasan Bintan, Farid Irfan, Kepala BP Bintan Wilayah Tanjungpinang, Cokky Wijaya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BP Karimun, Faisal Rizal, serta jajaran sekretariat DKPBPB Bintan-Karimun.
Dalam pertemuan tersebut, seluruh Kepala BP menyampaikan paparan mengenai profil, perkembangan, progres investasi, realisasi pembangunan infrastruktur, serta isu dan tantangan yang dihadapi masing-masing kawasan.
Ansar Ahmad menyebutkan, untuk mengatasi berbagai tantangan kelembagaan, dia pun menginstruksikan agar segera dibuat matriks, yang memuat persoalan-persoalan utama agar perlu diselesaikan dengan pemerintah pusat. Termasuk pengelolaan aset yang berpotensi dapat dimanfaatkan BP, melalui kerja sama dengan pihak lain seperti pelabuhan.
Selain itu, Ansar Ahmad juga menyoroti pentingnya pendampingan dari aparat penegak hukum, dalam berbagai kegiatan BP, agar operasional berjalan lebih aman dan terjamin.
Ia mengusulkan agar BP bekerja sama dengan Kejaksaan, dalam memberikan pendampingan hukum pada setiap kegiatan yang dilakukan.
“Jika diperlukan, kita bisa meminta pendampingan dari Kejaksaan agar semua proses berjalan sesuai aturan dan lebih terjamin. Dengan demikian, kita bisa lebih fokus dalam mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, Ansar Ahmad mengusulkan agar rapat koordinasi Dewan Kawasan PBPB agar dapat dilaksanakan minimal sebulan sekali, sebagai forum rutin untuk memastikan percepatan program kerja BP di masing-masing kawasan.
“Saya membaca kajian dari BPKP bahwa BP di Kepri selain Batam, belum memberikan dampak langsung yang signifikan. Maka, kita harus membuktikan bahwa keberadaan BP ini bisa berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Ansar Ahmad lagi.
Ansar Ahmad juga berharap, dalam waktu dekat BP yang masih belum berkembang dapat mulai menghasilkan pendapatan sendiri, sehingga bisa membantu pembiayaan operasional dan pengembangan kawasan, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah.
Ia pun menegaskan, agar pada rapat koordinasi berikutnya dapat lebih intensif dan strategi yang disampaikan lebih terarah. Setidaknya, Ansar Ahmad menyebutkan, bahwa rasa optimistis kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Kepri, dapat berkembang lebih pesat dan memberikan manfaat maksimal bagi daerah serta masyarakat.
Rapat tersebut disejalankan dengan penandatanganan pakta integritas antara Kuasa Pengguna Anggaran BP Batam, dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat DKPBPB Bintan-Karimun, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat DKPBPB Bintan-Karimun.(agn)
