0
0
RADIOAZAM.ID – Gubernur Kepri Ansar Ahmad menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Rabu (2/11/2022) di Jakarta.
Pertemuan itu untuk menyampaikan berbagai progres pembangunan infrastruktur strategis Kepri, termasuk melaporkan kemajuan atas proyek Jembatan Batam-Bintan, yang terus menjadi prioritas utama Gubernur Kepri Ansar Ahmad sejak dirinya menjabat.
Mengenai jembatan Batam Bintan, Ansar melaporkan bahwa saat ini berdasarkan Detailed Engineer Design (DED) di segmen dukungan pemerintah, masih dibutuhkan 16 titik penyelidikan tanah (soil investigation).
Data tersebut sangat diperlukan untuk menyusun estimasi biaya, sehingga mengurangi resiko cost overrun dan time overrun. Selain itu, data tersebut diperlukan untuk mendapatkan persetujuan desain, oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).
“Kami sudah menyurati ke Kementerian PUPR, jika Pemerintah Provinsi Kepri belum dapat mengakomodir kebutuhan penyelidikan geoteknik tambahan sebanyak 16 titik, yang bernilai Rp50 Miliar dan memohon arahan bapak menteri PUPR, untuk memberikan solusi alternatif pemenuhan anggaran, dalam penyelesaian penyelidikan geoteknik tambahan tersebut, baik melalui sumber dana APBN maupun sumber dana lainnya,” ujar Ansar.
Adapun dalam menanggapi surat Gubernur Kepri Ansar Ahmad tersebut, Kementerian PUPR langsung memerintahkan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau, untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepri terkait dengan pelaksanaan 16 titik penyelidikan tanah (soil investigation) tersebut. Hal itu harus dilakukan dengan segera karena tahun anggaran 2022 tersisa dua bulan lagi.
“Kami siap berkoordinasi dengan BPJN Kepri untuk telaah soil investigation dan estimasi biayanya, kami berharap pemerintah pusat dapat mendukung penuh pembangunan jembatan Batam-Bintan ini,” harap Ansar.
Jembatan Batam-Bintan rencananya akan dibangun sepanjang 14,74 Kilometer, dari panjang tersebut, sepanjang 7,98 km akan didanai melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dengan perkiraan nilai investasi sebesar Rp13,57 triliun dan dukungan pemerintah dalam bentuk Viability Gap FundVGF (VGF), berupa pinjaman luar negeri sepanjang 6,76 Kilometer, dengan nilai pinjaman luar negeri sebesar USD300 juta (ekuivalen dengan Rp3,34 Triliun).
Skema pembiayaan pembangunan jembatan ini tercantum dalam Final Business Case, yang telah disusun oleh Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
Porsi dukungan pemerintah dalam kegiatan ini, telah tercantum didalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN/Green Book) tahun 2022, yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, dengan nama kegiatan Long Span Bridge Development for Selected Area: Batam-Bintan Bridge.
Ansar dalam kesempatan itu juga menyampaikan tentang berbagai pembangunan infrastruktur yang sedang dikebut di Provinsi Kepri, diantaranya pembangunan bandara Busung di Kabupaten Bintan, dan pengembangan bandara Raja Haji Abdullah di Kabupaten Karimun.
“Kedua bandara ini sangat penting dan sangat kita butuhkan, untuk konektivitas antar wilayah, karena Bintan dan Karimun itu wilayah FTZ jadi memang membutuhkan infrastruktur bandara yang mumpuni,” ujar Ansar lagi.
Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyebutkan, pemerintah pusat selalu mendukung pembangunan infrastruktur di Kepri.
“Karena Kepri dipandang sebagai mesin perekonomian yang potensial, jika didukung dengan infrastruktur yang memadai,” ungkapnya.(agn)
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Sleepy
0 %
Angry
0 %
Surprise
0 %
Average Rating