KARIMUNSEPUTAR KEPRITERKINI

ARAH Sebut Bersinar Melenceng Dari Tema Debat dan Tak Konsisten, Bersinar Singgung Defisit dan Dampak Gaji Pegawai

Putaran Kedua Debat Kandidat Calon Kepala Daerah di Karimun

RADIOAZAM.ID – Debat publik calon Bupati Karimun dan Wakil Bupati Karimun putaran kedua, yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun, di lantai 7 Hotel Ason menjadi ajang saling serang dan adu visi misi, antara pasangan calon, Minggu malam (8/11).

Mulanya, saat pertanyaan masih disampaikan oleh moderator yang merupakan salah seorang dosen di perguruan tinggi Tanjungpinang, Syahri, dan dijawab oleh masing-masing pasangan calon baik nomor urut 1 Aunur Rafiq Anwar Hasyim (ARAH), serta pasangan calon nomor urut 2 Iskandarsyah Anwar Abubakar (Bersinar), tensi perdebatan masih biasa saja dan masing-masing menjawab dengan santai.

Namun ketika sampai pada segmen ketiga, dimana setiap pasangan calon diberikan kesempatan untuk saling bertanya jawab, antara pasangan nomor urut 1 dan 2 terlibat perdebatan sengit.

Calon Bupati pasangan nomor urut 2, Iskandarsyah yang diberikan kesempatan pertama untuk melemparkan pertanyaan. Ia menyinggung tentang defisit anggaran yang terjadi di Kabupaten Karimun, bahkan berdampak kepada pemotongan dan keterlambatan pembayaran gaji atau tunjangan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non ASN. Efeknya juga akan menurunkan performa pelayanan, sehingga apa yang bisa dilakukan ARAH dalam melakukan pembangunan namun tetap memperhatikan hak para pegawai.

Calon Bupati pasangan nomor urut 1, Aunur Rafiq menjabarkan kondisi defisit yang terjadi atas keterlambatan transfer dana pusat, dan kondisi itu juga terjadi di semua daerah atau secara nasional.

“Yang dikatakan dengan defisit tentang pengelolaan keuangan, tadi sudah kami jelaskan bahwa kita sudah mendapatkan tujuh tahun berturut-turut penghargaan pengelolaan keuangan berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari Badan Pemeruksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Artinya pengelolaan keuangan kita sudah sangat baik,” ucap Rafiq.

Yang dikatakan defisit lanjut Rafiq, harusnya dapat dipahami, apa lagi Iskandarsyah pernah menjadi bagian dari pemerintahan dalam hal ini menjabat sebagai DPRD Provinsi Kepri sebelum mengundurkan diri. Tentunya Iskandarsyah tahu bahwa dana transfer pusat terjadi peurbahan-perubahan dari Kementerian Keuangan, sehingga ada transfer pusat yang ditunda pembayarannya ke daerah.

Dapat dilihat dari tahun 2016 sampai 2019, hampir Rp90 Miliar tertunda pembayarannya ke Kabupaten Karimun. Lalu tahun 2020 lahir lagi PMK. Sehingga terjadi lagi keterambatan dengan nilai Rp59 Miliar. Ditambah dana transfer dari Provinsi yang harus dibayarkan selama empat triwulan, tapi hanya dibayar tiga triwulan lalu untuk triwulan keempat dibayarkan pada tahun berikutnya.

“Dan pada saat itu pun saudara Iskandarsyah berada di DPRD Provinsi, oleh karena itu keterlambatan gaji dan defisit itu sebenarnya tidak demikian, tapi akibat kejibakan pusat, adanya penundaan-penundaan, yang berakibat pada pembayaran dan ini terjadi baru sekali, ini pun sudah diselesaikan. Lalu pada hari ini kita tidak punya hutang kepada seluruh ASN maupun non ASN,” jelasnya.

Namun jawaban itu ditepis Iskandarsyah. Dia menyebutkan bahwa jangan terjebak dengan afdministratif, padahal fungsi pemerintahan untuk mengelola pemerintahan itu sendiri dengan baik dan benar. Sedangkan mengenai gaji tentunya dituntut kepada seluruh pegawai tanpa terkecuali untuk datang ke kantor tepat waktu, dibuktikan dengan absensi sidik jari. Dengan konsekuensi akan dipotong gajinya jika terlambat ngantor. Padahal mereka tidak mempermasalahkan, yang terpenting adalah gajinya dibayarkan tepat waktu, karena tentu banyak yang berhutang di bank untuk segera melakukan pembayaran cicilan.

“Maka ini perlu diperbaiki kedepan, jangan terjebak dengan administratif dan WTP,” ujar Iskandarsyah.

Namun oleh Aunur Rafiq menyebutkan bahwa pernyataan Iskandarsyah itu sudah bergeser dari pertanyaan yang siampaikan. Karena tidak pernah ada gaji yang bisa dipotong, melainkan yang dipotong adalah tunjuangan berdasarkan tingkat kehadiran, hal itu juga telah dijalankan di Pemkab Karimun sejak beberapa tahun lalu.

“Kalau pemotongan tunjangan sudah kami lakukan, dengan besaran dua persen. Sedangkan pemotongan gaji mana boleh. Makanya jangan kita abaikan tentang fungsi administrasi, kita harus paham. Bukan hanya menyampaikan tapi tidak paham tentang hal ini. Perlu juga kami disampaikan bahwa, alhamdulillah sampai hari ini tidak ada pegawai honorer yang kami rumahkan, tidak ada satupun pemotongan gaji, semua dijaga. Kita mampu memeprtahankan ini dengan baik,” terang Rafiq.

Sementara, ketika tiba giliran Aunur Rafiq yang melemparkan pertanyaan kepada Iskandarasyah, justru lebih memilih memperhatikan konsisten pasangan nomor urut 2, itu dilihatnya sejak debat pertama. Dimana Rafiq menyebutkan bahwa Iskandarsyah telah menyampaikan tentang visi dan 6 poin misi, serta 11 jurus program yang sudah disampaikan. Namun pada debat putaran kedua hal itu tidak muncul. Apa lagi dikaitkan dengan tema debat tersebut tentang pemerintahan yang bersih dan baik.

“Saudara tidak bisa menjelaskan bahwa ada di poin berapa yang dikaitkan, apa bila ingin mempertahankan visi misi yang diajukan pada debat putaran kedua ini, mulai dari sisi ilmiahnya dan dari sudut akademisinya. Karena visi misi yang kita sampaikan malam hari ini adalah akan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (DPJMD), dan akan dipertanggungjawabkan apa bila kita terpilih. Bagaimana anda menjelaskan tidak konsistennya saudara, dalam menyusun visi misi dan program yang disampaikan kepada publik,” sanggah Rafiq.

Calon Wakil Bupati dari masing-masing pasacangan calon nomor urut 1 dan 2 juga kebagian saling debat dan adu argumen, dalam debat publik putaran kedua, yang digelar KPU Kabupaten Karimun, Minggu (8/11) di Hotel Aston

Namun dijawab oleh Iskandarsyah, bahwa dia tidak bisa menjelaskan secara utuh, karena terlalu besar yang perlu disampaikan.

“Tapi kami akan berbicara dan fokus apa yang menjadi keinginan masyarakat, mereka sebenarnya inginnya simple. Jangan dianggap kita tebal bukunya dan kita baik, belum tentu. Tapi bagaimana kita mampu memberikan pelayanan yang baik dan fokus kepada masyarakat, itu sebenarnya yang penting dari pada kita ke administratif-administratif,” kata Iskandarsyah.

Dia juga mengaku paham, bahwa nantinya rencana pembangunan lima tahun kedepan akan dituangkan didalam RPJMD. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan berasarkan survey, yang memang diinginkan semua masyarakat, baik di Kota, di Kecamatan dan Desa.

“Tekrait RPJMD saya yakin nanti akan ada masukan-masukan dari masyarakat semua, termasuk DPRD. Saya juga meyakini insyaallah tema kita malam ini adalah kunci dalam menata dan memajukan Karimun lebih baik, yang maju sejahtera dan ini menjadi tujuan kita semua,” ungkapnya.

Namun, dalam hal ini Rafiq menyebutkan bahwa tanggapan yang disampaikan Iskandarsyah seperti menganggap remeh visi dan misi, serta program yang di sampaikan dan sajikan kepada publik.

“Jadi apa yang teringat oleh saduara dari tema yang ada, hanyalah berdasarkan anda turun ke masyarakat, itu yang anda kemukakan. Sehingga setiap kali perdebatan, setiap kali kita sampaikan visi misi, terjadi perpubahan-perubahan, ini yang saya katakan tidak konsisten, tidak ada relevansinya, tidak ada korelasinya jawaban saudara dengan tema yang disampaikan malam hari ini, ini berbahaya,” tukas Rafiq.

Rafiq mengatakan, dalam mengelola pemerintahan apa bila tidak memiliki suatu visi misi yang pasti, sebagai wujud kita untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, karena sistim pemerintahan tidak mendadak melahirkan keputusan.

“Tidak bisa bahwa hari ini lahir ini, hari ini timbul isu lalu harus seperti ini. Itu tidak bsia. Ini adalah dokumen secara ilmiah, harus kita pertahankan secara akademisi,” sanggah Rafiq.

Namun dijawab oleh Iskandarsyah, bahwa Rafiq juga mengetahui didalam sistem pemerintahan, sudah ada standarnya dan nomenklatur yang memang dari dulu.

Iskandarsyah menjelaskan, yang dibawanya adalah ide-ide besar untuk melakukan perubahan. Dia mencontohkan soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mampu mengalahkan Karimun bahkan justru Kabupaten Natuna dan Bintan mampu menduduki posisi terbaik.

“Maka ini suatu masalah yang harus kita perbaiki. Kalau soal visi misi, itu cukup di kami saja sebenarnya. Kami melihat persoalan hari ini adalah, bahwa bukan berarti visi misi kami itu menjadi masalah. Kalau soal tidak konsisten, itu menurut anda, tapi belum tentu menurut kami. Kami yakin bahwa apa yang dilakukan saat ini adalah terbaik, yang akan kami berikan kepada masyarakat, bukan hanya beretorika. Itu adalah survey yang kami lakukan ditengah masyarakat,” pungkasnya.

Sesi debat dan adu argumen juga terjadi pada masing-masing calon Wakil Bupati, baik pasangan nomor urut 1 Anwar Hasyim maupun pasangan nomor urut 2, Anwar Abubakar. Terjadi saling serang dan saling sanggah hingga waktu yang diberikan berakhir.

Debat putaran kedua itu dimulai pukul 20.00 WIB, dengan tetap menghadirkan lima panelis yang digunakan pada debat putaran pertama pada 25 Oktober 2020 kemarin. Kegiatan tersebut berakhir tepat pukul 22.00 WIB, dengan tema yakni Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, dalam sub tema, Pelayanan Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Kepastian Hukum. Setiap pasangan calon hanya dibenarkan membawa empat orang, sehingga tidak ada massa pendukung yang hadir dalam debat tersebut.

Rencananya, debat putaran ketiga akan dilangsungkan pada 22 November mendatang, yang juga digelar di Hotel Aston Karimun.(agn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close