KARIMUNSEPUTAR KEPRITERKINI

Besaran UMK Kabupaten Karimun Tahun 2021 Sama Seperti Tahun 2020, Disepakati Rp3,3 Juta

RADIOAZAM.ID – Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Karimun disepakati tidak naik, hal itu sebagaimana hasil rapat dewan pengupahan Kabupaten Karimun, pada Selasa kemarin (3/11).

Kepala Dinas Tenagakerja Kabupaten Karimun, Ruffindy Alamsjah mengatakan, besaran UMK tahun 2020 hasil kesepakatan tahun 2019, akan tetap sama saat pembahasan tahun 2020 untuk realisasi tahun 2021, dengan nilai yang disepakati Rp3.335.902.

“Selasa kemarin (3/11) kita sudah rapat bersama Dewan Pengupahan, hasilnya disepakati bahwa UMK Kabupaten Karimun untuk tahun 2021 sama dengan UMK tahun tahun 2020,” ujar Ruffindy, Rabu (4/11).

Kesepakatan angka UMK tersebut juga berdasarkan beberapa faktor, termasuk juga usulan dari Badan Pusat Statistik (BPS), agar disamakan dengan tahun 2020.

Sebagaimana pemaparan dari Kepala BPS Kabupaten Karimun, Nurul Choiriyati yang menjelaskan kondisi perekonomian atau invlasi Kabupaten Karimun. Yang dinilai turun atau minus 4 persen.

“Jika melihat kondisi itu sebagaimana penjelasan BPS, atas kondisi turunnya perekonomian, serta penggunaan sistem penghitungan UMK dalam PP 78, maka UMK tahun 2021 harusnya turun dari angka tahun 2020. Namun oleh BPS menyarankan agar tetap sama dengan tahun ini,” jelas Ruffindy lagi.

Dijekaskan Ruffindy, Kementerian Tenaga Kerja juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE), tentang mekanisme penetapan UMK di masa pandemi yang ditujukan kepada para Gubernur se Indonesia.

Yang isinya, menimbang dan mengingat perekonomian secara menyeluruh sedang terpuruk, SE tersebut tepatnya pada poin C ayat 1 disampaikan agar dapat menyesuaikan penetapan upah minimum 2021, sama dengan nilai upah minimum tahun 2020.

“Sehingga atas dasar ini Gubernur menetapkan UMP mengacu seraut edaran. Gubernur juga menyurati seluruh walikota dan Bupati untuk mempedomani surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja itu,” katanya.

Pembahasan UMK tersebut juga sempat ditanggapi oleh perwakilan pengusaha, mulai dari Asosaiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapensi) dan lainnya dalam menjelaskan kondisi mereka saat ini. Kemudian para pengusaha menyetujui penghitungan UMK berdasarkan SE Kementerian Tenaga Kerja.

Hanya saja, perwakilan pekerja menyatakan keberatan jika UMK disepakati sebagaimana edaran Menteri. Sehingga pekerja mengusulkan agar UMK tahun 2021 dapat ditambah 4 persen dari tahun 2020.

Dijelaskan Ruffindy, alasan pekerja untuk menambah 4 persen dari UMK tahun 2020, karena selama dua tahun ini tidak ada pembahasan upah.

Namun, antara pekerja dan pengsuaha tidak menemukan kata sepakat. Sehingga penetapan UMK dilakukan dengan cara voting, sebagaimana tata tertib dewan pengupahan, jika tidak menemukan kata sepakat maka penentuan upah dilakukan dengan jalan voting.

Sehingga hasilnya mayoritas menyetujui penetapan UMK tahun 2021 sama dengan besaran ditahun tahun 2020, sebagaimana Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja. Saat ini, hasil UMK dalam rapat dewan pengupahan Kabupaten Karimun, telah ditandatangani Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Karimun, Hery Andrianto. Yang kemudian akan disampaikan kepada Gubernur Kepri.(agn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close