KARIMUNSEPUTAR KEPRITERKINI

BPS Karimun Canangkan Zona Integritas

Bebas Korupsi dan Bersih Melayani

RADIOAZAM.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Tanjungbalai Karimun mencanangkan pembangunan zona integritas, menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersin Melayani (WBBM), Selasa (15/12) di Gedung Nasional.

Dalam pencanangan itu, jajaran BPS Tanjungbalai Karimun mendeklarasikan WBK dan WBBM dengan disaksikan Sekda Karimun M Firmansyah yang mewakili Pemkab Karimun, serta para tamu undangan. Selain itu penandatanganan pencanangan zona integritas oleh para kepala FKPD yang hadir.

Kepala BPS Tanjungbalai Karimun, Nurul Choiriyati mengatakan, dalam pencanangan zona integritas, sasaran utama dalam reformasi birokrasi adalah, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, kemudian pemerintahan berish dan bebas dari KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Perlu kita ketahui, bahwa zona integritas merupakan konsep yang biasa digunakan oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah, untuk membangkitkan semangatnya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Nurul.

Dalam upaya pencegahan pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan kepada para Menteri dan kepala lembaga negara, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Dijelaskannya pula, pencanangan pembangunan zona integritas oleh BPS Kabupaten Karimun, adalah langkah awal dan bagian dalam menyukseskan reformasi birokrasi, dengan melaklukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan yang baik, efektif, efisien, pelayanan prima dan memuaskan.

“Pencanangan ini juga merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi, yang diamantkan oleh Kemenpan RB. Tentunya keberhasilan pembangunan zona integritas di BPS Kabupaten Karimun, sangat ditentukan oleh kapasitas dan integreitas individu pegwai, serta partisipasi kita semua untuk sama-sama bersinergi, dalam mewujudkan wilayah bebas dari koorupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani,” ungkap Nurul.

Sementara itu, Sekda Karimun M Firmansyah mengatakan, bertitik tolak kepada aturan main dari seluruh Kementerian, Pemerintah Provinsi dan daerah memiliki kewajiban melakukan WBK dan WBBM, sebagaimana instruksi Presiden nomor 2 tahun 2014, dan peraturan Menpan RB nomor 25 tahun 2014.

“Semuanya ini tak lain adalah bagaimana negara memiliki komitmen bersama, dalam melakukan langhkah langkah dan menyamakan visi misi, bagaimana kita bebas dari korupsi,” jelas Firmansyah.

Pencanangan tersebut menurut Firmansyah harus dijaikan momen penting bagi seluruh instansi vertical. Karena perlu diingat bahwa dalam realisasinya tidak akan menghasilkan hal yang baik, jika langkah atau strateginya juga tidak terstruktur dengan baik.

“Bagaimana langkah atau stretgi yang dilakukan, paling utama adalah komitmen pimpinan, sebagai bukti jika memang ini benar-benar dijalankan, dan itu yang paling pertama. Strategi kedua bagaiamana tata kelola sitem yang mempersempit ruang dan peluang,” jelasnya.

Karena lanjut Firmansyah, korupsi terjadi karena ada peluang. Namun tidak hanya komitmen pimpinan, tapi juga perlu sistem dan SDM yang baik.(agn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close