KARIMUNSEPUTAR KEPRITERKINI

Capaian Vaksin Covid di Karimun Sudah 17,2 Persen, Bupati Tepis Isu Hoax Yang Beredar

RADIOAZAM.ID – Pelaksanaan vaksinasi yang digalakkan pemerintah daerah Kabupaten Karimun, hingga saat ini sudah mencapai 17,2 persen, atau sebanyak 31.000 orang yang telah disuntik vaksin.

Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, dari 257.000 penduduk Kabupaten Karimun, yang wajib vaksin tercatat lebih dari 180.000 orang.

“Dari 31.000 penduduk Kabupaten Karimun yang telah divaksin, tidak ada satu pun yang mengalami efek atau gejala sebagaimana isu hoax yang beredar. Artinya, vaksin tetap aman,” ujar Rafiq, Senin (14/6).

Dukungan dari berbagai pihak diharapkan Rafiq agar terus dilakukan, sehingga target yang diberikan oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad dapat tercapai.

“Mudah-mudahan tiga minggu kedepan kita bisa mencapai 40 atau 50 persen,” harap Rafiq.

Rafiq juga menepis isu hoax yang beredar di Kabupaten Karimun, seperti yang sliweran di medsos bahwa terjadi pemaksaan vaksinasi oleh apart di Kecamatan Buru, kemudian Kepala Desa mematok denda Rp1 juta bagi masyarakat setempat yang enggan divaksin, hanyalah isu sesat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Mana ada kita seperti itu. Kita masih normal, termasuk juga dalam membuat kebijakan kebijakan, harus dikaji dari sisi hukumnya,” ungkap Rafiq.

Termasuk juga respon masyarakat mengenai kebijakan Pemprov Kepri tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang diwajibkan vaksin, dan ada sanksi tegas yang diberikan merupakan amanat dari Perpres, yang diserahkan kepada Kementerian ke daerah untuk membuat kebijakan.

“Kebijakan Gubernur yang menyampaikan kemarin untuk ditunda TPP nya, atau tidak disambung, itu adalah kebijakan dalam rangka mendorong, bukan ancaman tapi memberikan semangat kepada mereka. Wajib bagi mereka untuk divaksin karena merupakan pelajan publik. ASN dan THL itu pelayan publik, termasuk guru-guru TPQ, RT dan RW serta banyak lagi pelayan publik, semua wajib vaksin,” jelas Rafiq.

Hanya saja kata Rafiq, terdapat pengecualian bagi yang memiliki penyakit bawaan dari segi medis yang tidak membolehkan untuk divaksin.

“Tapi ada yang lebih parah, dia tidak mau disuntik vaksin padahal dia sehat, lalu jadi provokator dan ini yang sangat disayangkan. Kalau masyarakat tidak ada yang bisa kita tegaskan, tapi kalau pelayan publik, yang menikmati hidupnya dengan dibayar oleh pemerintah lalu mempengaruhi orang, itu salah dan kalau kita berikan sanksi, maka ini yang perlu dipahami,” ungkapnya.

Dengan demikian, Rafiq membantah jika dikatakan bahwa pemerintah arogan terhadap penegasan yang menyertakan sanksi bagi pelayan publik.

“Kita lakukan dengan pertimbangan dari sisi hkum dan sosial kemanusiaan yang selalu dikedepankan, tidak ekstrim seperti yang disangkakan,” pungkas Rafiq.(agn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close