KARIMUNSEPUTAR KEPRITERKINI

Dishub Karimun Tak Bisa di Evaluasi Kinerjanya dan Abaikan Buat Laporan, Dalam Penilaian SAKIP

Ada 17 Dinas Dapat Nilai Sangat Baik

RADIOAZAM.ID – Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun merupakan satu-satunya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Karimun, yang tidak dapat di evaluasi sama sekali karena tidak menyertakan dokumen laporan untuk dinilai.

Hal itu diketahui saat digelarnya agenda penyampaian hasil evaluasi Laporan Kinerja OPD melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dihadiri Pelaksana Harian (PLh) Bupati Karimun, Muhammad Firmansyah, di Ballroom Harmony Hotel Batam, Jumat (26/3).

Sementara, ada 17 OPD yang mendapat nilai sangat baik dengan kategori AA, diantaranya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Kepegawaian dan Pengembabgan Sumber Daya Manusia (BKP SDM), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadau Satu Pintu (BPMPT), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pendidikan.

Kemudian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Perindustrian, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (Perkim) dan Kebersihan, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk Capuil).

Sedangkan penilaian predikat Baik atau B diberikan kepada delapan OPD diantaranya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muhammad Sani, Badan Kesatuan Bangsa Politik (Bakesbangpol), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Sekretariat DPRD, Dinas Pangan dan Pertanian, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Untuk penilaian Cukup atau CC, diberikan kepada tujuh OPD yang notabene merupakan Kecamatan di Kabupaten Karimun serta terdapat satu Dinas, diantaranya Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Ungar, Kecamatan Kundur, Kecamatan Meral, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Buru, serta Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan ESDM.

Selain itu, ada empat Kecamatan mendapat penialian Kurang atau C, diantaranya Kecamatan Moro, Kecamatan Belat, Kecamatan Karimun dan Kecamatan Tebing.

Terakhir, ada satu Kecamatan yang mendapatkan penilaian Sangat Kurang atau kategori D, yakni Kecamatan Durai.

Dalam kesempatan itu, PLh Bupati Karimun, Muhammad Firmansyah mengatakan, SAKIP merupakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang terdiri dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pengukuran dan pelaporan.

“Seluruh Kepala OPD harus aktif memberikan laporannya, agar kita sama-sama mengetahui seberapa besar pencapaian yang telah kita lakukan,” katanya.

Firmasnyah menjelaskan, SAKIP merupakan produk akhir untuk mengetahui seberapa besar kinerja dan capaian, yang dihasilkan dari seluruh OPD melalui pelaksanaan program dan kegiatan, baik yang menggunakan dana dari APBD mau pun APBN.(agn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close