KARIMUNSEPUTAR KEPRITERKINI

DPRD Karimun Belum Dapat Putuskan Usulan Pemkab Untuk Merumahkan Honorer, Tunggu Pembahasan Banggar

RADIOAZAM.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun belum dapat mengambil keputusan, terkait rencana Pemkab Karimun yang akan mengurangi tenaga honorer akibat dampak refocusing anggaran.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Karimun, Rasno mengatakan, DPRD Kabupaten Karimun akan memperlajari terlebih dahulu dan membahas bersama-sama, sejauh apa kebutuhan dan seberapa penting honorer akan terkena dampak refocusing untuk selanjutnya dipangkas.

“Kalau terkena dampak refocusing tentu menyebabkan sedikit terganggunya pendapatan dari teman-teman honorer. Saya belum dapat berkomentar lebih jauh mengenai apakah secara kelembagaan DPRD menyetujui atau tidak, karena belum dibahas. Kalau saya bilang setuju ataupun tidak setuju, nanti seolah itu kata saya sendiri. Makanya hal ini harus dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Karimun dulu,” ujar Rasno, Senin kemarin (23/8).

Dikatakan Rasno, nantinya Banggar akan melihat permasalahan ini, karena baru saja beberapa hari kemarin pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priroitas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Artinya kata Rasno, akan ada beberapa tahapan lagi untuk membahas hal tersebut. Setelah rancangan, maka nantinya akan ada kesepakatan terhadap KUA PPAS, dilanjutkan dengan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), dan akan disetujui pada sidang paripurna berikutnya, kemudian setelahnya baru dilakukan evaluasi mengenai permasalahan honorer untuk ditetapkan seperti apa kesepakatannya.

Perlunya dilalui tahapan tersebut, karena ada Peraturan Menteri sehingga dalam hal ini DPRD Kabupaten Karimun belum dapat menjawab apakah setuju ataupun tidak, sebelum KUA PPAS dibahas.

“Ini amanat Mendargi, bahwa ada yang harus direfocusing 30 persen dan 8 persen. Artinya berdampak pada pengeluaran, sehingga harus memangkas tunjangan-tunjangan dan sebagainya. Makanya ini harus dibahas dulu, kemudian tentu kami akan melihat kalau memang kemungkinan terakhir itu harus terjadi dari apa yang diusulkan pemerintah daerah, mungkin kita akan sepakati dulu seperti apa kriterianya. Apakah semua dirumahkan ataukah sebagian. Apakah yang selama ini memang pekerjaannya sangat dibutuhkan secara individu saja yang perlu dipertahan, ini semua kita tunggu dalam pembahasannya nanti,” ungkapnya.

Rasno juga menganggap bahwa tenaga honorer memang sangat dibutuhkan. Dengan alasan, jika tidak maka tidak akan diterima bekerja sejak awal. Hingga saat ini semua tenaga honorer dinilai sudah bekerja dengan bagus.

“Tapi kan sekarang dengan keadaan kita seperti ini, memaksa kita untuk melakukan suatu kebijakan yang ekstrim. Namun demikian harus kita cermati dulu, itu artinya harus kita bahas untuk mencermati sejauh mana hal ini bisa kita lakukan,” jelas Rasno.

Mengenai solusi lain selain harus mengorbankan tenaga honorer, Rasno masih akan melihat rancangan KUA PPAS, jika memang ada kemungkinan solusi baru, seperti mungkinkan untuk memangkas kegiatan yang belum saatnya dilakukan, atau masih bisa ditunda pengerjaannya.

“Kalau memang kegiatan itu masih bisa ditunda, apakah dari pemangkasan itu nanti bisa menutupi atau tidak kebutuhan dari refocusing dan sebagainya. Kalau tertutupi ya mudah-mudahan selamat, kalau tidak mampu juga tertutupi, maka dalam hal ini apakah sebagian atau semuanya dirumahnya. Intinya setelah pembahasan lah baru dapat diputuskan,” pungkasnya.

Sejak Senin kemarin (23/8), DPRD Kabupaten Karimun sudah mulai melakukan pembahasan secara internal, pasca pembahasan rancanan perubahan kebijakan KUA PPAS pada Kamis kemarin (19/8). Selanjutnya semua pembahasan tahapan KUA PPAS serta pembahasan di Banggar dalam menentukan nasib tenaga honorer, sudah akan final sebelum 30 September nanti.(agn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close