Breaking News

DPRD Karimun Gelar Sidang Paripurna Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah, Pemkab Banjir Kritikan dan Usulan Dari 4 Fraksi

0 0

RADIOAZAM.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dalam sidang paripurna di DPRD Kabupaten Karimun, Selasa (7/3/2023).

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Karimun, Hasanudin dalam memimpin sidang paripurna itu menyebutkan, dari delapan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Karimun, empat fraksi diantaranya menyampaikan pandangan secara tertulis yakni Fraksi Golkar plus Nasdem, Fraksi PKS, Fraksi PAN dan Fraksi Demokrat.

Sedangkan empat fraksi lagi menyampaikan secara langsung, yakni Fraksi PKB, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura.

Fraksi PKB yang dalam hal ini disampaikan langsung oleh Nyimas Novi Ujiani, menyoroti sektor perparkiran retribusi daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk desa.

Mengenai sektor retribusi perparkiran, Nyimas Novi meminta agar pemerintah daerah lebih mengoptimalkan lagi potensi yang ada, sehingga nantinya didalam pembahasan Peraturan Daerah, agar dapat dituangkan lebih jelas.

“Sebab sejauh ini kami melihat sektor pendapatan daerah dari parkir kurang optimal,” katanya.

Sedangkan mengenai desa, Nyimas Novi menyoroti tentang persoalan dana DBH Desa, yang pada dasarnya bertujuan untuk menyeimbangkan antara pembangunan pusat dengan daerah, sehingga dalam pelaksanaanya sekaligus untuk mengurangi ketimpangan antara daerah penghasil, dan daerah bukan penghasil sumber daya alam.

“Walaupun memiliki prinsip by origin, dimana daerah penghasil memperoleh porsi yang lebih besar, dibandingkan dengan daerah-daerah yang bukan penghasil, namun banyak daerah penghasil yang masih tidak puas dengan pembagian DBH. Salah satu hal yang menyebabkan ketidakpuasan tersebut, karena masih banyaknya masyarakat miskin di daerah kaya sumber daya alam, terkadang kekurangan pasokan energi seperti listrik, BBM, dan lain sebagainya,” terang Nyimas Novi.

Lanjut Nyimas Novi, Fraksi PKB DPRD Kabupaten Karimun berharap, agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan bagian dari realisasi DBH kepada desa penghasil sumber daya alam (SDA), agar memperoleh porsi yang lebih besar pula.

“Sebagai contoh yang real, bisa kita lihat Desa Pangke, Desa Pangke Barat di Kecamatan Meral Barat, kemudian Desa Pongkar di Kecamatan Tebing serta Desa Prayun di Kecamatan Kundur Barat, yang saat ini jelas-jelas daerahnya menghasuilkan, namun untuk DBH mereka masih belum mendapatkan yang sebenarnya. Nah ini tertuang didalam undang-undang desa tentang DBH desa. Maka dalam hal ini kami mohon juga agar pada saat pembahasan nanti diperjelas. Karena didalam undang-undang desa hanya termaktub pajak, maka dalam hal ini pun harus dimasukkan retribusinya,”

Nyimas Novi juga meminta kepada pemerintah daerah, agar dapat memberikan perhatian khusus kepada perusahaan yang sudah banyak berkontribusi untuk daerah, jangan sampai mereka memiliki masalah namun biarkan begitu saja.

Sementara Fraksi PDI Perjuangan dalam hal ini disampaikan oleh Sulfanow Putra menitik beratkan pada penanganan sampah, yang dinilai tidak teratur kualitas pengelolaannya, sehingga dia mempertanyakan tentang besaran retribusi yang dipungut.

“Kabupaten Karimun dapat adipura empat kali berturut-turut, tapi fakta di lapangan masyarakat tidak betul-betul mengetahui apa itu adipura. Bahkan muncul pertanyaan, sudah bersihkah Kabupaten Karimun, hal itu mereka sampaikan karena kualitas pengelolaan sampah kita belum teratur. Kita lihat sendiri sekarang armada di lapangan apakah layak. Satu saja yang rusak tiga hari sampah tak terangkut,” kata Sulfanow Putra.

Dia juga melihat, bahwa didalam APBD Kabupaten Karimun tahun 2023 tidak ada tentang penambahan armada sampah. Sedangkan kalau dilihat banyak tong yang sampahnya keluar lagi, karena bocor.

“Tolong lah agar ini jadi perhatian pemerintah, jangan kita hanya bangga dengan adipura, tapi pengelolaan sampah ditengah masyarakat belum ada yang bisa kita buat. Kami melihat disini perda retribusi jasa yang bapak sampaikan tadi. Kami berharap kepada rekan-rekan pansus nanti agar dapat juga fokus dengan masalah sampah,” pintanya.

Fraksi Hanura yang dalam hal ini disampaikan oleh Rodiansyah, juga menyoroti soal retribusi parkir. Didalam penerapannya di Dinas Perhubungan perlu perhatian khusus, agar bisa benar-benar dijalankan dengan baik.

“Hasil retribusi parkir belakangan ini sangat menjanjikan dan bisa meningkatkan PAD kita. Ini harus mendapatkan perhatian khusus, karena sudah sering kita bahas dan untuk dapat diterapkan,” sebutnya.

Sedangkan Ketua Fraksi Gerindra, Zaizulfikar, menitik beratkan pada pengawasan, sehingga diperlukan regulasi untuk penindakan agar kinerja petugas dalam pemungutan retribusi maupun pajak memiliki kapasitas hukum dalam melakukan pemungutan, pengetoran dan pelaporan.

“Fraksi Gerindra meminta agar tahap pembahasan nantinya, lebih memfokuskan pada peranan pengawasan tahap pembahasan regulasi dan penindakan, agar kerja ini dapat terlakasana dengan baik,” sebutnya.

Dalam menanggapi pandangan beberapa fraksi di DPRD tersebut, Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim menyebutkan, pandangan secara tertulis akan ditanggapi juga secara tertulis, dan akan dijawab oleh OPD terkait.

“Masalah perpakiran yang disampaikan Fraksi PKB, memang perlu kita fokuskan didalam perda nantinya, sehingga perparkiran ini bisa maksimal dan sesuai peraturan serta regulasi yang mengikat. Yang tujuannya nanti agar tidak ada cacat hukum baik yang memungut ataupun yang memberikan. Harapan kita, perparkiran ini adalah salah satu sumebr PAD yang sah,” sebutnya.

Sedangkan mengenai DBH desa, Anwar Hasyim menanggapi bahwa harus ada prosedur yang perlu kita ikuti, sehingga nantinya DBH akan terakomodir untuk masyarakat.

Berkaitan masalah kebersihan yang disampaikan Fraksi PDIP, Anwar Hasyim menanggapi bahwa saat ini banyak dibangun perumahan-perumahan, sehingga kaitannya juga mengenai masalah kebersihan lingkungan yang tidak bisa dijamin. Sehingga nantinya akan dicarikan solusi bersama OPD terkait.

“Mudah-mudahan dengan adanya perda yang akan datang, kebrsihan di Kabupaten Karimun lebih terakomodir dan teralisasi. Begitu juga mengenai masalah armada dan sarana prasarana kebersihan, memang kita akui belum maksimal. Apa lagi dengan jumlah penduduk dan lingkungan begitu luas. Kami berharap kepada rekan-rekan DPRD, kalau memang ini tidak ada dimasukkan didalam APBD dan ini dianggap penting, maka mari kita sama sama carikan solusi,” pinta Anwar Hasyim.

Seusai paripurna, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Karimun, Hasanudin menyampaikan, dari paripurna ranperda tentang retribusi dan pajak daerah itu, nantinya masih akan berproses melalui tim Pansus di DPRD.

“Setelah sidang paripurna pembahasan Ranperda pajak daerah dan retribusi daerah ini, akan dilanjutkan oleh tim pansus, selanjutnya baru nanti dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda),” kata Hasanudin.(agn)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *