KARIMUNSEPUTAR KEPRITERKINI

Fraksi PKB DPRD Karimun Dukung Nelayan Tolak PP 85 Tahun 2021, Dinilai Hanya Untungkan Pengusaha Besar

Segera Gelar Hearing

RADIOAZAM.ID – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun, siap membela nelayan dalam hal penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) nomor 85 tahun 2021, tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Karimun, Nyimas Novi Ujiani mengatakan, dengan terbitnya PP nomor 85 tahun 2021, maka regulasi sebelumnya dalam hal ini PP nomor 75 tahun 2015, yang sebelumnya menjadi acuan kini sudah tidak berlaku.

“Nelayan merasa dirugikan dengan adanya PP nomor 85 Tahun 2021, yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sudah ditandatangani oleh Presiden, Joko Widodo,” kata Nyimas Novi disela pertemuan dengan Perkumpulan Kelompok Nelayan Karimun Berazam (PKNKB) Kabupaten Karimun, Sabtu sore (2/10), di kawasan Baran Kecamatan Meral.

Pendiri organisasi nelayan PKNKB Kabupaten Karimun ini menilai, PP tersebut memberi ruang untuk pungutan PNBP bagi kapal penangkap atau pengangkut ikan, dengan kapasitas lima sampai 30 Gross Tonnage (GT). Sedangkan sebelumnya pungutan hanya diberlakukan untuk kapal dengan ukuran diatas 30 GT.

Dengan demikian, aturan yang baru ditandatangani itu, memaksa pengguna kapal berukuran lima sampai 10 GT untuk bekerja ekstra, demi memenuhi kemampuan untuk membayar ke negara.

“Sementara pemilik kapal kapasitas lima sampai 10 GT merupakan nelayan kecil. Ini akan membahayakan, sebab ukuran kapal segitu tidak bisa ke perairan yang jauh karena faktor cuaca, apalagi di Kepulauan Riau,” jelasnya.

Sedangkan regulasi dari keputusan pemerintah yang baru diterbitkan, dengan menaikkan pungutan dalam bentuk penentuan skala persentase kapal mulai dari kapasitas lima sampai 60 GT sebesar lima persen, kemudian kapasitas 61 sampai 1000 GT sebesar 10 persen, dan kapal berkapasitas 1000 GT ke atas sebagai sangat memberatkan.

“Ini tentu saja menguntungkan pengusaha besar, tapi juga membuka potensi bagi kapal asing, yang dikhawatirkan akan semakin banyak beroperasi di perairan NKRI, seperti di Laut Natuna selama ini,” ujar wanita yang juga sebagai Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karimun ini lagi.

Selaku anggota DPRD Kabupaten Karimun dari Fraksi PKB, Nyimas Novi mengaku akan menjembatani para nelayan dengan pemerintah, terkait penolakan terhadap peraturan tersebut.

“PP 58 tahun 2021 harus dikaji ulang, karena aturan yang baru ini jelas merugikan nelayan kecil dan pengusaha penangkap ikan,” ungkapnya.

Politisi PKB yang dipimpin oleh Abdul Muhaimin Iskandar (AMI) dalam kancah perpolitikan nasional ini juga mengaku, sangat peduli dengan nasib nelayan sehingga mempersiapkan waktu untuk hearing di DPRD Kabupaten Karimun, bersama komisi III yang membidangi perikanan dan kelauatan pada Senin besok (4/10), dengan menghadirkan nelayan dalam membahas PP 85 tahun 2021.

“Masalah ini harus secepatnya kita dudukkan bersama. Untuk itu, Senin besok akan kita hearingkan di DPRD. Persoalan penetapan harga patokan ikan berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Kelautan dan Perikanan nomor 85 tahun 2021, untuk perhitungan pungutan hasil perikanan dan produktivitas penangkapan ikan, tidak memiliki dasar yang komprehensif karena melupakan dasar pembuatan kebijakan, dengan tidak melibatkan organisasi kemasyarakatan terkait,” pungkasnya.(agn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close