Fraksi PKB Dukung Pemkab Karimun Berlakukan New Normal

RADIOAZAM.ID – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun, mendukung Pemerintah Kabupaten Karimun, dalam penerapan new normal disaat pandemi Covid -19.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Karimun, Nyimas Novi Ujiani menyebutkan, dukungan terhadap pemerintah bukan tanpa alasan. Karena sudah saatnya kita harus terbiasa dengan situasi covid 19 dalam segala aktivitas, mulai dari belajar mengajar, rutinitas pekerjaan dan sebagainya. Namun harus tetap dengan protokoler kesehatan.

“Kita juga sepakat ekonomi harus berjalan, termasuk juga pendidikan dan sebagainya. Jadi untuk itu perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Namun dalam hal ini pemerintah harus memfasilitasi segala apa yang diperlukan. Jangan hilangkan protokler kesehatan, sehingga masyarakat pun akan merasa aman meski masih dalam pandemi covid 19. Karena itu tadi, ada langkah-langkah wajib bagi kesehatan,” kata Nyimas Novi, Rabu (27/5).

Nyimas Novi mencontohkan, jika misalnya sekolah atau pondok pesantren tetap diinstruksikan seluruh siswa dan santri belajar dirumah, maka ilmu yang diserap tidak akan maksimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialsiasi kesehatan secara terus menerus dari pihak manapun.

Termasuk juga menyiapkan fasilitas toilet yang standar kesehatan, tempat cuci tangan, tempat duduk siswa yang harus diberi jarak, para guru yang tidak perlu berpindah kelas dan harus tetap mengajar di satu kelasa saja. Jika mengajar kelas I maka harus tetap di kelas tersebut. Begitu juga untuk pondok pesantren dapat memberlakukan hal yang sama.

Dikatakan, sejauh ini cukup banyak wali murid yang bertanya kepara para anggota DPRD dari Fraksi PKB, mengenai kapan kondisi ini berakhir dan sampai kapan akan begini terus.

“Kapan kami bisa sekolah lagi, desakan-desakan dan pertanyaan seperti ini dari orang dan siswa selalu disampaikan kepada kami. Kemudian, saya tidak sepakat kalau ditargetkan bahwa pandemi ini berakhir pada bulan Juni. Perlu diingat, kita belum tahu kapan berakhir,” ungkap Nyimas Novi.

Maka dari itu lanjut dia, kita sudah harus terbiasa walaupun keadaan pandemi seperti ini, dengan memulai kehidupan yang baru, disertai protokol kesehatan, seperti mulai dari masuk sekolah, antar jemput anak sekolah, disiapkan cuci tangan, jaga jarak anak saat baris berbaris termasuk juga jaga jarak tempat duduk dikelas.

Begitupun juga dengan pengawasan di pelabuhan, jika yang diwajibkan adalah surat kesehatan, maka harus konsisten dengan aturan yang telah dikeluarkan dan tidak boleh tebang pilih, jika si A tidak dibenarkan masuk karena syarat surat kesehatan tidak dimiliki, maka si B pun demikian jika tidak punya syarat yang dimaksud.

Nyimas Novi juga mengaku sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi perlu dihidupkan lagi meski masih masa pandemi covid 19. Para pedagang harus mematuhi aturan protokoler kesehatan. Dicontohkannya saat duduk di pujasera atau kedai kopi, jika biasanya satu meja untuk enam orang maka hanya cukup untuk dua orang saja, atau ada pengecualian bagi satu keluarga yang memesan beberapa meja, lalu disipakan sarana cuci tangan.

“Ini bukan semacam uji coba dan ini harus mempunyai konsep permanen. Kita tidak tahu kapan amannya, makanya saya tidak sepakat kalau dibilang amannya pada bulan Juni, lalu ada juga yang menyebutkan keadaan akan biasa-biasa saja nantinya akan normal kembali. Justru kita harus terbiasa dengan kondisi ini jadi makanya konsepnya juga bukan sebagai uji coba, ini masalah nyawa,” tegasnya.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karimun ini juga mengaku akan mendorong pemerintah untuk dapat mengeluarkan edaran belajar bagi siswa, kembali kesekolah dan tidak lagi dirumah menggunakan media daring atau belajar online.

“Jadwal belajar dirumah bagi siswa kan sampai 1 Juni. Nah tanggal 2 Juni itu kalau bisa sudah diaktifkan lagi belajar disekolah. Tapi pemerintah harus siapkan konsep dari sekarang, mulai dari protokol kesehatan, jangan berpindah pindah kelas, tetap atur jarak dan sebagainya,” ucap Nyimas Novi.

Kendati Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun masih menunggu keputusan Bupati, Fraksi PKB dalam hal ini akan memberikan sumbang pikiran kepada pemerintah daerah, untuk terbiasa dengan kondisi yang ada, sehingga segala aspek mulai dari pendidikan, ekonomi dan sebagainya sudah harus bergerak dengan dibarengi protokol kesehatan (agn)