KARIMUNSEPUTAR KEPRITERKINI

Fraksi PKS DPRD Karimun Bantah Disebut Usul Rumahkan Tenaga Honorer Lansia, Bermaksud Hanya Mengevaluasi ke Bupati Soal Hak Tenaga Honorer

RADIOAZAM.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hasanudin, membantah jika dikatakan mengusulkan agar merumahkan honorer yang lanjut usia.

Hasanudin mengaku justru menginginkan agar Bupati Karimun Aunur Rafiq mengevaluasi kebijakan bagi honorer, termasuk hak-hak mereka yang sempat dipotong, begitupun honorer yang tidak produktif agar dapat diperimbangkan dari segi penggajian sampai kepada kebijakan untuk mempekerjakannya.

“Artinya disini bukan mengusulkan merumahkan, tidak bermaksud seperti itu, dalam pandangan Fraksi PKS kemarin itu kita menyampaikan agar Bupati dapat mengevaluasi kebijakan mengenai honorer. Kan di pusat sana sudah tidak ada lagi yang namanya honorer, mau kita buatkan aturannya pun kita tidak punya regulasi, makanya ini tinggal kebijakan kepala daerah saja,” ujar Hasanuddin kepada Radioazam.id, Senin (29/11).

Termasuk juga kebijakan Bupati Karimun Aunur Rafiq yang memotong gaji para nonorer, dan sempat dinilai dilakukan sepihak karena belum melibatkan DPRD Karimun, sehingga memang perlu adanya evaluasi namun harus dibahas secara bersama-sama.

Mengenai pernyataan melihat dari segi usia para honorer pada pandangan Fraksi, Hasanudin kembali menyebutkan bahwa itu bermaksud agar mengevaluasi, dalam artian bagaimana kinerja para honorer. Karena mereka merupakan aset daerah yang turut serta memajukan Kabupaten Karimun.

“Dalam hal ini bukan merumahkan, jadi dari istilah evaluasi itu, saya sebenarnya sudah membahas masalah ini dengan Bupati Karimun. Itu dia tadi, tidak ada lagi honorer kalau untuk di pemerintah pusat, yang ada hanya PPPK, sehingga kita tidak bisa membuat suatu Perda,” ungkapnya.

Hasanudin mengaku paham betul kondisi honorer pasca ditutupnya pintu masuk Malaysia, dari pekerja yang memang kerap pulang pergi termasuk penduduk kita dari Kabupaten Karimun, sehingga untuk mencari nafkah pun memang sangat susah, sehingga sangat tidak mungkin jika pekerjaan sebagai honorer harus dimatikan mata pencahariannya.

“Supaya tidak dikatakan masyarakat nanti kalau itu usulan Pak Hasan, tapi sebenarnya memang Pak Bupati sudah punya rencana, cuma waktu itu kita menyamakan presepsi bahwa memang saatnya honorer itu dievaluasi kembali, Namun bukan merumahkan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, anggota DPRD Kabupaten Karimun, Hasanudin dari Fraksi PKS, meminta kepada Bupati Karimun agar dapat menyesuaikan kinerja pegawai honorer, dalam hal ini harus melihat batasan usia bekerja.

Hal itu disampaikan Hasanudin dalam pemaparannya saat menyampaikan pandangan Fraksi PKS, pada sidang paripurna di DPRD Karimun, Senin kemarin (22/11).

Hasanudin juga meminta kepada pemerintah Kabupaten Karimun, agar menganggarkan belanja wajib bagi gaji pegawai dan honor untuk 12 bulan tahun 2022, supaya tergambarkan struktur anggaran yang sehat, sehinga tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya belanja publik di rasionalisasi, untuk menutupi gaji-gaji honor.

Sementara itu, Bupati Karimun Aunur Rafiq juga memiliki rencana akan dikeluarkan Peraturan Bupati (Perbup), yang isinya mengenai membatasi usia tenaga honorer, maksimal antara umur 56 tahun sampai 58 tahun tidak lagi dipekerjakan.

“Kita akan keluarkan Perbup nya terhitung Januari 2022 nanti. Kalau pegawai negeri kan pensiun sampai usia 58 tahun, maka honorer ikut batas usia segitu juga lah, 58 tahun. Artinya, kalau sudah lewat usianya ya minta maaf, tidak akan dipekerjakan lagi,” kata Rafiq.

Langkah tersebut dilakukan Rafiq, karena mengngat kondisi keuangan saat ini yang sedang sulit, sementara cukup banyak kegiatan yang lebih penting untuk kebutuhan masyarakat umum.(agn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close