KARIMUNSEPUTAR KEPRITERKINI

Fraksi PKS DPRD Karimun Usul ke Bupati Agar Merumahkan Tenaga Honorer Lanjut Usia, Aunur Rafiq Setuju

Segera Terbitkan Perbup dan Berlaku Bagi Semua Honorer Tak Produktif

RADIOAZAM.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun, Hasanudin dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), meminta kepada Bupati Karimun agar dapat menyesuaikan kinerja pegawai honorer, dalam hal ini harus melihat batasan usia bekerja.

“Gaji honorer semestinya disesuaikan dengan beban kerja dan tanggungjawab. Disamping itu juga harus melihat usia kinerja honorer jika ingin memperpanjang kontrak setiap tahunnya, sehingga yang sudah tidak produktif hendaknya tidak dipekerjakan lagi,” usul Hasanudin dalam pemaparannya saat pandangan fraksi, pada sidang paripurna di DPRD Karimun, Senin kemarin (22/11).

Hasanudin juga meminta kepada pemeirntah Kabupaten Karimun, agar menganggarkan belanja wajib bagi gaji pegawai dan honor untuk 12 bulan tahun 2022, supaya tergambarkan struktur anggaran yang sehat, sehinga tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya belanja publik di rasionalisasi, untuk menutupi gaji-gaji honor.

“Dalam artian APBD disusun secara matang, dan belanja harus disesuaikan dengan pendapatan,” ujarnya.

Selain itu, Hasanudin meminta kepada Bupati Karimun Aunur Rafiq agar dapat menegaskan kepada seluruh jajarannya di Organisasi Perangkat Daerah (OPS), untuk mengikutsertakan masyarakat dalam semua kegiatan ataupun pekerjaan, dengan sistim padat karya bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

“Karena setelah pandemi Covid-19 ini, membuat faktor kemiskinan semakin meningkat,” ungkap Hasanudin.

Sementara itu, Bupati Karimun Aunur Rafiq menyambut baik usulan dari Fraksi PKS DPRD Kabupaten Karimun, sehingga nantinya akan dikeluarkan Peraturan Bupati (Perbup), yang isinya mengenai membatasi usia tenaga honorer maksimal antara 56 tahun sampai 58 tahun akan diberhentikan.

“Kita akan keluarkan Perbup nya terhitung Januari 2022 nanti. Kalau pegawai negeri kan pensiun sampai usia 58 tahun, maka honorer ikut batas usia segitu juga lah, 58 tahun. Artinya, kalau sudah lewat usianya ya minta maaf, tidak akan dipekerjakan lagi,” kata Rafiq.

Sambutan baik Rafiq itu bukan tanpa alasan, karena mengngat kondisi keuangan saat ini yang sedang sulit, sementara cukup banyak kegiatan yang lebih penting untuk kebutuhan masyarakat umum.

“Kita boleh menolong, tapi juga harus melihat kemampuan keuangan. Jadi minta maaf bukan karena sesuatu, tapi karena memang harus kita lakukan itu, membatasi usia honorer,” ungkap Rafiq.

Dalam kesempatan itu Rafiq juga memberikan isyarat, bahwa pendataan terhadap tenaga honorer yang sudah mencapai batas akhir usaia untuk diberhentikan segera dilakukan.

Mengenai usulan Fraksi PKS agar perencanaan belanja dapat dilakukan dalam 12 bulan, Rafiq mengaku sedang diusahakan dan meneruma masukan tersebut.

“Ya sedang disusun, insyaallah itukan masukan yang baik, kita masih akan susun, kan belum disahkan. Selama ini belum bisa dilakukan selama 12 bulan karena kendala keuangan,” ujar Rafiq.

Menurutnya, jika memang keuangan dihitung dan mampu mencukupi 12 bulan maka akan dilakukan. Namun jika tidak mencukupi maka mau tidak mau hanya mampu sampai 10 bulan, selanjutnya akan dihitung lagi pada APBD Perubahan untuk disesuaikan.

“Ya optimis dulu lah bisa 12 bulan,” pungkas Rafiq.(agn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close