KARIMUNSEPUTAR KEPRITERKINI

Hutang Klaim BPJS ke RSUD M Sani Tak Kunjung Dibayar Selama 6 Bulan, Hasil Kunjungan Komisi II DPRD Karimun

RADIOAZAM.ID – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinyatakan berhutang kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muhammad Sani, dalam pembayaran klaim kesehatan terhitung sejak Juni hingga November ini.

Informasi itu diperoleh saat digelarnya audiensi antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun, dengan jajaran RSUD Muhammad Sani di ruang pertemuan lantai III RSUD Muhammad Sani, Selasa (12/11).

Kabid Keuangan RSUD Muhammad Sani, Jumaidah menjelaskan, hutang yang tak kunjung dibayarkan pihak
BPJS sejak Juni lalu hingga November ini, dengan nominal setiap bulannya bervariatif. Antara antara Rp3 Miliar hingga Rp4 Miliar.

“Alasan BPJS belum bayar hutang sejak Juni kemarin karena belum ada uang yang dikirim dari pusat. Makanya saya jelaskan untuk peningkatan sarana dan prasarana memang tergantung kondisi keuangan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di rumah sakit, sedangkan kondisi keuangan kita seperti ini,” jelas Jumaidah kepada para wakil raykat dari Komisi II.

Dikatakan, kondisi itu terjadi sudah sejak beberapa tahun sebelumnya, namun tahun ini dinilai begitu parah, hingga berbulan-bulan tak kunjung dibayarkan.

“Sebenarnya setiap tahun terjadi seperti ini, cuma parahnya baru sekarang. Kalau dulu paling lama terlambatnya paling satu bulan saja,” katanya.

Setelah diserahkan fom pengajuan klaim, maka BPJS diwajibkan membayar klaim yang disampaikan dalam waktu paling lambat 15 hari. Jika tidak maka akan dikenakan denda.

“Kalau dulu terlambatnya paling hanya satu bulan, sekarang ada yang 60 hari, 80 hari dan bahkan sejak Juni belum juga dibayar sampai November ini,” tambah Jumaidah.

Kendati kondisi cashflow di RSUD terkendala pembayaran hutang BPJS, Jumaidah memastikan pelayanan
terhadap pasien yang menggunakan fasilitas BPJS tetap dilayani seperti biasa dan tidak akan mengganggu hak bagi pasien.

“Tetap pelayanan seperti standar yang kita laksanakan,” ujarnya.

Audiensi Komisi II DPRD Kabupaten Karimun dengan manageman RSUD Muhammad Sani, di ruang pertemuan lantai III RSUD, Selasa (12/11)

Jumaidah mengaku memang ada alternatif dana talangan yang ditawarkan dari beberapa perbankan. Namun RSUD Muhammad Sani masih menunggu regulasinya.

“Masih menunggu regulasinya, takut juga kalau salah-salah nanti kan. Jadi kita masih dalam tahap mempelajari dan menyusun. Kalau memang itu sesuai dengan aturan main, bisa kita manfaatkan,” tambahnya.

Dikatakan Jumaidah, dana talangan dinilai mampu menyehatkan cashflow RSUD, yang nantinya akan dibayarkan ketika dana klaim dari BPJS sudah dicairkan.

Sementara, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karimun, Nyimas Novi Ujiani mengatakan, RSUD Muhammad Sani merupakan mitra kerja dari Komisi II, yang kaitannya dengan keuangan dari BLUD yang dikelola secara mandiri.

“Untuk dana talangan dari pihak ketiga, nanti saya cari tahu seperti apa regulasinya dan daerah mana yang telah menerapkannya,” jelas Nyimas Novi.

Setelah dari pertemaun itu, nanti akan dilakukan pertemuan lanjutan untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Karimun, dengan mengundang manageman RSUD Muhammad Sani untuk menuntaskan berbagai persoalan yang ditemukan.

Sebelum digelarnya audiensi, lima orang anggota DPRD Kabupaten Karimun dari Komisi II meninjau seluruh fasilitas dan layanan di RSUD Muhammad Sani, mulai dari pendaftaran, antrian obat, UGD, beberapa poli, fasiltias cuci darah, ruang VVIP dan VIP serta fasilitas lainnya. Dilanjutkan dengan pembahasan dari hasil temuan selama pengecekan tersebut.

Hadir dalam audiensi itu anggota Komisi II DPRD Kabupaten Karimun lainnya, diantaranya Marjaya, M Hadi, Joko Warsilo, Herman alias Akam dan Aloysius. Serta Kabag TU RSUD Muhammad Sani, Hery, Kabid Pelayanan RSUD Muhammad Sani, Dedi, dan beberapa pejabat lainnya di rumah sakit tersebut.(agn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close