KARIMUNSEPUTAR KEPRITERKINI

Karimun Dapat Jatah Penerimaan 900 Tenaga PPPK dan CPNS dari Pusat, Ini Kata Bupati Aunur Rafiq

RADIOAZAM.ID – Kabupaten Karimun mendapatkan jatah penerimaan formasi untuk tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),jumlahnya mencapai 900 lowongan.

Jatah tersebut diberikan oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk formasi tahun 2021 ini.

Hanya saja, dari 900 penerimaan pegawai untuk dua jenis formasi tersebut, diperlukan anggaran sebesar Rp80 Miliar lebih setiap tahunnya, untuk membayar hak para pegawai tersebut dalam setahun, yang semuanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun.

Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, Pemkab Karimun telah menerima surat dari Menpan RB, yang isinya tentang jatah untuk pengangkatan tenaga PPPK dan CPNS.

“Kita akan kaji dulu, untuk melihat seberapa besar kemampuan keuangan daerah. Gaji bagi 900 formasi PPPK dan tunjangan CPNS itu dibebankan kepada APBD Kabupaten. Pemerintah pusat hanya membayar gaji untuk pegawai negeri. Jadi total anggaran yang dibutuhkan dalam setahun bagi formasi ini mencapai Rp80 Miliar lebih,” ujar Rafiq, Senin kemarin (24/5).

Dikatakan Rafiq, secara aturan penggajian PPPK memang seluruhnya dibebankan keapada daerah, meski bisa disiasati menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU), namun besarannya tidak semakin meningkat, sehingga sangat tidak memungkinkan untuk menggunakan kas daerah.

“Jika memang tidak mampu, nanti akan kita surati Kemenpan RB. Tapi ini akan kita kaji dulu. Pertimbangannya adalah, kalau ini kita terima maka dipastikan kita tidak akan dapat membangun, karena anggaran terpusat untuk pembayaran gaji setiap tahunnya mencapai Rp80 Miliar, yang didalamnya juga termasuk tunjangan pegawai negeri. Atau bisa saja honorer yang PHL itu dirumahkan karena kita tidak mampu. Tapi ini belum final,” ucapnya.

Disinggung secara kebutuhan, Rafiq mengaku sangat butuh tengaha PPPK dan CPNS untuk tahun 2021 ini. Karena dapat membantu para tenaga honorer untuk diangkat menjadi pegawai.

“Tapi dengan kondisi hari ini, DAU kita tidak mengalami peningkatan yang cukup baik. Bisa saja kita pilih salah satunya, CPNS ataukah PPPK, atau kita gabung kedua-duanya dengan formasi lebih sedikit,” ungkap Rafiq.

Sementara itu, Kepala Badan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karimun, Rahmadi melalui Kabid Mutasi, Pengadaan dan Informasi, Rahmadi menambahkan, formasi untuk PPPK akan memprioritaskan untuk tenaga kependidikan, yang datanya tercatat di Dapodik Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun.

Prioritas kedua adalah yang megajar di lembaga pendidikan swasta, ketiga untuk yang memiliki sertifikat tenaga pendidik dan keempat atau terakhir baru memberikan kesempatan bagi pelamar dari daerah lain.

“Data Dapodik di Dinas Pendidikan ada sekitar 500 orang lebih, dan ini kan harus melewati tahapan seleksi juga. Tesnya mirip seperti penerimaan CPNS dan untuk tahun ini lebih difokuskan untuk formasi guru. Sehingga kewenangan dalam formasi ini adanya di Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun,” kata Rahmadi.(agn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close