KARIMUNSEPUTAR KEPRITERKINI

KEK Pulau Asam Tak Kunjung Disetujui, Rafiq Curhat Dengan Lemhannas RI

RADIOAZAM.ID – Belum terealisasinya usulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Asam, yang disampaikan Pemkab Karimun kepada pemerintah pusat, membuat Bupati Karimun Aunur Rafiq jadi curhat dihadapan para anggota Lemhannas, di Gedung Nasional, Selasa (5/11).

“Usulan KEK sudah sejak lama dan diteruskan oleh Pemprov Kepri melalui tangan Gubernur Kepri non aktif Nurdin Basirun. Sampai saat ini tidak ada kejelasan dan belum ada persetujuan dari pemerintah pusat,” jelas Rafiq.

Dengan demikian, dia menilai regulasi yang dibuat pemerintah pusat tidak sepenuh hati memihak kepada masyarakat di wilayah perbatasan negara, seperti untuk Kabupaten Karimun.

Rafiq mengatakan, pengajuan pinjam pakai hutan di Pulau Asam sudah disampaikan dan telah ada tiga investor yang bersedia mendirikan perusahaan. Namun sudah sering diupayakan oleh Gubernur Kepri non aktif, Nurdin Basirun dan tidak kunjung tuntas.

Maksud dari usulan itu kata Rafiq, untuk meningkatkan perekonomian yang selama ini kian lesu.

“Maka saya mohon seperti apa regulasinya supaya cepat, agar investasi di Kabupaten Karimun bisa meningkat,” kata Rafiq lagi.

Lesunya perekonomian di Kabupaten Karimun juga turut disumbang oleh penutupan kran impor oleh pemerintah pusat.

“Sebelum ditutupnya kran impor, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun berada pada posisi 7,26. Tapi begitu ditutup atas kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, anjlok pada angka 5,8,” terang Rafiq.

Rafiq mengaku, masyarakat Kabupaten Karimun dipastikan tetap cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun harus mampu punya daya saing yang bisa dibanggakan. Namun sejauh ini, regulasi yang dibuat pemerintah pusat belum sepenuhnya berpihak kepada wilayah perbatasan, khususnya untuk Kabupaten Karimun. Bahkan, perhatian bagi daerah konflik selalu dinomorsatukan pemerintah pusat.

“Contohnya Kabupaten Natuna yang sama-sama merupakan wilayah Provinsi Kepri, ketika mau dicaplok baru ramai-ramai membangun. Apakah Kabupaten Karimun harus tunggu dicaplok dulu baru diperhatikan. Kami dengan Natuna itu sama-sama daerah terluar dan perbatasan negara, juga sama-sama di Provinsi Kepri. Tapi kita di Kabupaten Karimun belum bangga melihat pembangunan dan perhatian pemerintah pusat yang lambat ini,” tutup Rafiq.

Hadir dalam kesempatan itu, Tenaga Ahli Pengkajian Bidang Sismenas Lemhannas RI, Erman Syafril, Direktur Pembinaan dan Pelaksanaan Taplai Debidjianstrat Lemhannas RI, Suratno, Direktur Pengkajian Sosbud dan Demograsi Debidjianstrat Lemhanas RI, Kasubdit Bintalat Dit PUP Taplai Debidtaplaikbs Lemhannas RI, Iyan Suryana, dan Kasubdit Demografi Ditjian Sosbud & Demografi Debidjianstrat Lemhannas RI, Prasetyo Herminto.(agn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close