KARIMUNSEPUTAR KEPRITERKINI

Komisi II DPRD Karimun Dorong Pemkab Karimun Sertakan Modal Bagi BPR Karimun

Setoran ke PAD Mampu Lampaui 500 Persen Dari Pendapatan Tahun 2019

RADIOAZAM.ID – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun mendorong pemerintah daerah, agar melakukan penyertaan modal bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karimun, yang merupakan milik pemerintah daerah.

Penyertaan modal dinilai sudah selayaknya diberikan, karena sudah mampu memberikan pemasukan bagi pemerintah daerah dan telah keluar dari keterpurukan, dan mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan yang terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karimun, Nyimas Novi Ujiani menjelaskan, Komisi II akan memberikan keyakinan dan menjelaskan kepada pemerintah daerah, bahwa capaian yang telah diberikan BPR Karimun tentunya menjadi pertimbangan dan motivasi, agar dapat memberikan suntikan bagi bank perkreditan berplat merah itu.

“Dengan kita memebrikan modal kepada BPR ini, tentu akan memebrikan peningkatan yang lebih sdignivikan lagi, yang kita harapkan adalah pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Nyimas Novi bersama beberapa anggota Komisi II DPRD Kabupaten Karimun, dalam kunjungan kerja ke Kantor Cabang BPR Karimun di Kecamatan Moro, Selasa (21/7).

Sebagai bahan pertimbangan menurut Nyimas Novi, BPR Karimun yang ditargetkan Rp50 juta ditahun 2019 namun saat ini sudah mampu melampaui target, dengan pencapaian pendapatan sudah sebesar Rp263 Juta yang disetor ke kas daerah.

“Rp263 juta itu sudah 500 persen, dbelum sampai akhir tahun sudah melebihi target. Insyaallah sampai Desmeber akan lebih dari tahun 2019. Jadi saya sangat yakin sekali dan optimis BPR bisa bangkit, bahkan bisa setara dengan Bank konvensional lainnya,” jelas Nyimas Novi.

Sementara itu, Direktur Utama BPR Karimun, Desramdhani yang turut hadir pada Kantor Cabang BPR Karimun mengatakan, sebagaimana yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa, modal minimal untuk BPR adalah Rp6 Miliar, namun sampai saat ini yang diberikan pemerintah daerah baru Rp4,9 Miliar. Ditambah Rp100 juta dari Bank Riau Kepri, sehingga total menjadi Rp5 Miliar.

Menurut Ramdhani, dengan kondisi saat ini BPR Karimun masih bisa berjalan. Memang modal Rp6 Miliar yang wajib dipenuhi masih diberi waktu sampai tahun 2024. Karena BPR Karimun sudah melebihi ketentuannya.

“Bahwa jika sudah mencapai Rp3 Miliar modal yang diberikan. Ketentuannya kan, kita harus memenuhi modal inti sebelum tahun 2019 dan itu sudah tercapai diangka Rp3 Miliar. Sehingga pemenuhan modal yang Rp6 Miliar dapat dituntaskan sampai tahun 2024,” ungkap Ramdhani.

Disebutkannya, jika dilihat dari sisi permodalan untuk kategori BPR, maka bank perkreditan milik Pemkab Karimun dinilai termasuk kategori sangat rendah.

“Kami berharap agar kinerja ditahun 2020 ini semakin baik. Oleh karena itu kami perlu dukungan dari pemerintah daerah,” harapnya.

Saat ini, BPR Karimun Cabang Moro saja telah memiliki 5000 nasabah, sedangkan di kantor pusat sekitar 3000 nasabah.

Turut serta dalam kunjungan tersebut Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Karimun, Aloysius, serta dua orang anggota dari Komisi II DPRD Kabupaten Karimun lainnya, Joko Warsilo dan Tahir.(agn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close