RADIOAZAM.ID – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun menemukan pasar milik pemerintah daerah yang tak terawat dan terbengkalai, tepatnya di Prayun depan komplek perumahan PT Timah Prayun Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat, Rabu (13/11).
Dalam temuan tersebut, ada puluhan lapak yang tersedia, namun sayangnya anggaran pembangunan pasar tersebut hanya terbiarkan begitu saja tanpa dimanfaatkan.
“Sangat disayangkan pasar ini terbengkalai begitu saja, tak dimanfaatkan,” kata Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karimun, Nyimas Novi Ujiani saat memimpin inspeksi mendadak (sidak).
Setelah mengecek pasar di Prayun, Komisi II melanjutkan perjalanan menuju Pasar Sawang Kecamatan Kundur Barat. Disana telah berdiri proyek pasar baru, hasil renovasi total dari pasar lama yang juga diketahui terbengkalai dan tidak ada pedagang yang berminat berjualan disitu.
Namun dari segi fasilitas dan bentuk bangunan yang berdiri tampak lebih mewah dan representatif. Hanya bagian pembuangan air yang dinilai perlu dirombak, karena tidak langsung mengalir ke selokan, melainkan berbelok mengelilingi areal pasar baru setelahnya dialiri satu saluran. Padahal di sisi sebelah timur terdapat parit yang begitu pesar dan pembuangan air sisa limbah jualan bisa langsung dilakukan pada setiap lapak.
Pasar tersebut dikerjakan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 senilai Rp1,4 Miliar, dan telah dikerjakan sejak Juni lalu yang akan berakhir pada Desember besok. Ada 36 meja dan 12 kios yang telah selesai dibangun. Hanya tinggal lantai yang belum dipasang keramik.
Kemudian, rombongan melanjutkan perjalanan dan melakukan sidak ke Pasar Tanjungbatu di Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur. Disana ada pasar yang dibangun dengan anggaran senilai Rp15 Miliar dari APBD Kabupaten Karimun tahun 2018.
Dalam kesempatan itu, Nyimas Novi mengatakan, Pasar Tanjungbatu masih dalam proses pembangunan,
diperkirakan selesai Desember mendatang.
“Saya ingatkan kembali, jagan sampai ada kisruh terhadap pedagang untuk pembagian lapak atau lokasi berjualan, harus diundi. Tidak ada yang namanya lapak disewakan lagi kepada pihak ketiga. Kalau ada seperti itu harus ditegaskan,” kata Nyimas Novi.
Nyimas Novi mengaku mendapatkan informasi itu dan menegaskan untuk tidak lagi terjadi. Sehingga dia memberikan ultimatum kepada para pedagang, dengan penerapan sanksi. Jika masih bandel, maka akan disita dan diberikan kepada pedagang yang siap menggunakan lapak dengan benar.
“Pengawasan dan pengelolaan oleh pihak Perusahaan Daerah (Perusda) harus diperketat,” tegas Nyimas Novi.
Sekretari Komisi II DPRD Kabupaten Karimun, Aloysius menambahkan, pemerintah Kabupaten Karimun dinilai gagal mengelola pasar dengan baik.
“Bisa dikatakan semua pasar gagal. Ada yang pedagangnya sepi, ada yang pembelinya sepi. Ada juga pedagang yang lebih pilih jualan dirumah dibanding di pasar. Lalu pembangunan pasar pun asal merencanakan, tanpa melibatkan pedagang maunya seperti apa. Contoh di Pasar Meral, atapnya semua transparan jadi kepanasan, sebelum dikonsep ya tanya dulu dong maunya pedagang seperti apa,” kata Aloy.
Kondisi itu dinilai hanya buang-buang anggaran.
“Sebelum merencanakan, undang dulu dong kami komisi II, konsepnya seperti apa. Saya juga sampai saat ini bedagang meski sudah jadi wakil rayat. Sejak kecil juga bantu keluarga jualan, tapi terkonsep,” katanya.
Kepala UPT Pasar Tanjungbatu, Mahsum menjelaskan, Pasar Tanjungbatu telah 80 persen dikerjakan. Hanya tinggal finishing dan menanti dimanfaatkan pada Desember mendatang. Dengan jumlah 52 kios di lantai atas, dan 28 lapak basah di bawah.
Sedangkan jumlah pedagang yang terdata antara lain, 36 pedagang ikan, 41 pedagang sayur, 56 pedagang kios dan 28 pedagang emperan.(agn)
