Komisi II DPRD Karimun Tuntaskan Masalah Pasar Yang Semrawut

RADIOAZAM.ID – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun, Nyimas Novi Ujiani mengaku akan mencarikan solusi bersama-sama, atas banyaknya permasalahan yang muncul pada dua pasar besar di Pulau Karimun, tepatnya di Pasar Puan Maimun dan Pasar Bukit Tembak Kecamatan Meral.

“Dari sidak tadi banyak sekali permasalahan yang kita temui di lapangan, jadi ini semua perlu waktu untuk berproses. Bagaimana cara kita mengambil benang merahnya, sehingga para pedagang bisa melaksanakan kegiatan tanpa ada ada hal-hal lain, saat ini secara umum lapak pedagang kebanyakan sepi pembeli. Salah satu penyebab memang lesunya ekonomi serta perseoalan teknis lainnya,” jelas Nyimas Novi usai melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Puan Maimun dan Pasar Bukti Tembak, Senin (21/10).

Seperti temuan Nyimas Novi mengenai penempatan lapak pedagang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sehingga dia berjanji akan segera membenahi dengang memanggil pihak terkait.

Soal lapak liar, dia menilai hanya individunya yang perlu dibenahi, sehingga tidak ada lagi yang berjualan sembarangan tempat.

“Masalah lain yang saya lihat tadi soal kebersihan, memang masih kurang penanganannya. Memang masalahnya ada pada petugas yang masih kekurangan personil,” tambah Nyimas Novi.

Yang paling kursial menurutnya, permintaan pedagang agar Direktur Utama Perusahaan Daerah (Dirut Perusda) selaku pengelola pasar, agar sering-sering turun ke lapangan, bukan hanya kepala unit pasar yang turun, tapi pimpinan pun harus rutin melihat berbagai persoalan. Sehingga dapat pula dicarikan solusi bersama-sama.

“Ini jadi catatan kita juga, pedagang mengaku banyak yang tidak kenal Dirut Perusda karena tidak pernah turun lapangan. Hal ini pasti besar sekali pengaruhnya. Maka kami minta tidak ada lagi pejabat-pejabat yang duduk enak dikursi, sementara membiarkan berbagai permasalahan besar terbiarkan begitu saja,” tambah Nyimas Novi.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Karimun ini juga menilai, belum dapat mengambil tindakan terkait lapak liar yang menyewa lahan kepada tuan tanah. Karena lahan yang mereka tempati bukan milik pemerintah.

“Tapi nanti akan kita carikan solusi, bisa saja kita bangun pagar pada pasar. Kita mau sama-sama tertib dan enak,” pesan Nyimas lagi.

Sementara, Kepala Unit Pasar Perusda Karimun, Muhammad Soleh mengatakan, sepinya pembeli mengakibatkan tidak adanya pemasukan bagi pedagang. Lalu tidak dapat membayar sewa lapak.

“Tapi kami tetap menjalankan tugas, bahwa yang tidak bayar sewa Rp100 ribu lebih setiap bulan kita segel. Ada yang sudah lima bulan tak bayar, bahkan ada yang satu tahun, kami hanya menjalankan tugas,” kata Soleh.

Pada blok B Pasar Puan Maimun, dia mencatat ada 30 lapak pedagang sayur yang disegel, lalu di blok A lantai II ada lebih dari 50 kios pedagang pakaian yang disegel. Dengan penyebab yang sama, tidak membayar sewa.

Turut serta dalam sidak itu, Hadi dari Fraksi PAN, Tahir dari Fraksi Demokrat, Kam Hap Tjua alias Aham dari Fraksi Golkar, Joko dari Fraksi Hanura, Aloysius dari Fraksi PDIP dan Marjaya dari Fraksi Gerindra.(agn)