KARIMUNSEPUTAR KEPRITERKINI

Komisi II Nilai PD BPR Karimun Paling “Sehat”, Pemkab Disarankan Beri Modal Tambahan Untuk Pendapatan Yang Lebih Besar

RADIOAZAM.ID – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun, Nyimas Novi Ujiani meminta kepada Pemkab Karimun, untuk lebih serius memperhatikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam hal ini ada satu BUMD yang dinilainya sangat potensial dan paling sehat, karena mampu memberikan setoran kepada kas daerah, melebihi dari yang ditargetkan atau lebih dari 100 persen.

“PD BPR Karimun ini memberikan keuntungan dan setoran kepada kas daerah sesuai target, bahkan mampu melebihi dari yang telah ditetapkan. Jadi dari empat BUMD yang kita miliki, hanya BPR milik Pemkab Karimun yang punya keuntungan besar,” ujar Nyimas Novi, Rabu (27/10).

Dikatakan Nyimas Novi, dari Rp200 juta yang ditargetkan, ternyata PD BPR Karimun mampu memberikan lebih dari itu, yakni Rp300 juta atau mencapai 150 persen yang berhasil dicapai untuk tahun 2020 kemarin.

Oleh karena itu, kedepan tanggungjawab pemerintah daerah adalah melakukan penyertaan modal yang harus lebih besar lagi, sehingga akan semakin besar keuntungan yang bisa dirasakan oleh Kabupaten Karimun.

“Karena melihat dari sehatnya Bank itu, kemudian sudah diebrikan predikat terbaik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka tahun depan sudah boleh rasanya kita tingkatkan lagi modalnya agar lebih berkembang,” katanya.

Hal tersebut perlu dilakukan seiring telah selesainya Perda penyertaan modal, yang dalam hal ini Nyimas Novi juga turut andil didalam Pansus tersebut.

“Minimal penyertaan modal kepada BPR Karimun itu Rp2 Miliar atau lebih. Karena sudah jelas perolehannya. Termasuk penyertaan modal ke Bank Riau Kepri juga harus, karena itu tertuang didalam Perda penyertaan modal yang sudah disahkan kemarin,” jelas Nyimas Novi.

Apa lagi saat ini, pendapatan PD BPR Karimun sudah 100 persen milik Pemkab Karimun, karena penyertaan modal dari Bank Riau Kepri sebesar dua persen sudah dikembalikan, dengan nilai Rp100 juta.

“Sehingga inilah saatnya memaksimalkan pendapatan dari BUMD yang sehat. Karena pendapatan PD BPR Karimun saat ini sudah mutlak 100 persen milik kita, sebelumnya hanya 98 persen, yang dua persen lagi milik Bank Riau Kepri, dan sudah kita kembalikan saat pendatanganan MoU antara Pemkab Karimun dengan Bank Riau Kepri di rumah dinas Senin kemarin (25/10),” ungkap nyimas Novi.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Karimun ini juga menjelaskan, bahwa untuk Bank Riau Kepri, Pemkab Karimun memnyertakan modalnya sebesar Rp7 Miliar, dengan pendapatan yang diperoleh Rp1,8 Miliar.

“Coba kalau kita tambah lagi modalnya sekitar Rp5 Miliar lagi, pasti sudah semakin besar keuntungan yang kita dapat. Dari dua perbankan ini yang memang perlu dimaksimalkan, badan hukumnya sudah jelas ada perda yang sudah disahkan,” jelasnya Nyimas Novi lagi.

Nyimas Novi membandingkan dengan tiga BUMD lainnya termasuk Badan Ursaha Pelabuhan (BUP), yang diberian subsidi atau penyertaan modal, justru menimbulkan kerugian yang sangat besar. Sehingga perhataian yang lebih besar hendaknya diberikan kepada aset yang mampu memberikan keuntungan, bukan yang memberikan kerugian.(agn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close