KARIMUNSEPUTAR KEPRITERKINI

KPU Karimun Kembalikan Sisa Dana Keperluan Pilkada ke Pemkab Karimun Rp5,3 Miliar

RADIOAZAM.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun mengembalikan sisa dana pelaksanaan Pilkada ke Pemkab Karimun, senilai Rp5,330 Miliar.

Sebelumnya, Pemkab Karimun menyetujui dana hibah untuk KPU senilai Rp16,448 Miliar dari yang diusulkan senilai Rp21 Miliar.

Ketua KPU Kabupaten Karimun, Eko Purwandoko mengatakan, pengembalian dana yang tak terpakai sudah diserahkan sejak 10 Mei lalu ke kas daerah. Kemudian baru dilaporkan kepada Bupati Karimun Aunur Rafiq saat jajaran KPU melakukan kunjungan di kediaman dinas Bupati Karimun Aunur Rafiq, Selasa (8/6).

“Dari Rp16,448 Miliar dana hibah yang diterima KPU Karimun, terpakai atau dana yang terealisasi Rp11,168 Miliar. Sisanya Rp5,3 Miliar yang tak terpakai sudah kami kembalikan sekitar sebulan yang lalu,” ujar Eko, Selasa (8/6).

Dari Rp11,168 anggaran Pilkada yang terealisasi, Eko mengaku pengeluaran terbesar berada pada pengadaan logistik Pilkada.

“Nilainya saya kurang hapal karena itu ada bidangnya masing-masing. Tapi ini salah satu contoh penggunaan anggaran yang terbesar,” jelas Eko.

Menurut Eko, pada awal pengusulan anggaran Pilkada dari KPU Karimun kepada Pemda, belum terjadi wabah Covid-19. Namun didalam perjalanan saat merealisasikan anggaran, ada beberapa kegaitan yang tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka.

Seperti sosialisasi ataupun rapat dan perjalanan dinas, yang cukup banyak dibatalkan karena pandemi Covid-19. Sehingga alternatif yang dilakukan adalah rapat secara virtual menggunakan zoom meeting.

“Seperti pertemuan-pertemuan dan perjalanan dinas banyak yang tidak dilaksanakan, itu lah salah satunya mengapa anggaran itu tidak terserap maksimal,” ungkapnya.

Kendati ada kegiatan yang tidak terselenggara, Eko mengaku tidak menghambat tugas KPU. Karena masih bisa disiasati dengan menggunakan rapat secara virtual bersama KPU RI.

“Apa lagi pertemuan dengan KPU RI, itu kita tidak diundang. Biasanya pertemuan digelar di Bandung atau Jakarta pasti kita diharuskan hadir. Tapi sekarang dilakukan secara virtual. Artinya, tetap terlaksana meski tidak menggunakan anggaran yang besar. Kan kita ajukan anggaran ketika sebelum adanya wabah ini. Perencanaannya juga seperti untuk kebutuhan perjalanan dinas, sosialisasi dan sebagainya. Tapi ternyata ditengah perjalanan terjadi Covid-19,” ungkapnya.

Eko berharap semoga pandemi Covid-19 segera berakhir, dan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang dapat terselenggara tanpa ada kendala apapun.(agn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close