KARIMUNSEPUTAR KEPRITERKINI

Nelayan Karimun Mengadu ke DPRD Soal PP 85 Tahun 2021, Setoran PNBP Naik 400 Persen Dari Sebelumnya Sangat Memberatkan

Tindak Lanjut Pertemuan Nelayan Dengan Fraksi PKB

RADIOAZAM.ID – Puluhan nelayan mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun, Senin pagi (4/10).

Mereka mengadukan tentang Peraturan Pemerintah (PP) nomor 85 tahun 2021 yang baru saja ditandatangani Presiden Joko Widodo, yang dinilai sangat memberatkan nelayan. Keberatan terhadap aturan tersebut sebelumnya sudah di mediasi oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Sabtu lalu (2/10). Kemudian dilanjutkan dengan menemui Komisi III DPRD Karimun, yang membidangi masalah nelayan.

Para nelayan yang tergabung didalam Persatuan Kelompok Nelayan Karimun Berazam (PKNKB) itu kemudian diterima Ketua Komisi III DPRD Karimun, Ady Hermawan dan membahasanya didalam ruang rapat Banmus, dengan menghadirkan wakil Ketua II DPRD Karimun, Rasno dan Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Karimun, Nyimas Novi Ujiani.

Dalam kesempatan itu Ady Hermawan menjelaskan, menyikapi persoalan PP 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hal itu dinilai memang terjadi penolakan secara nasional dan tidak terkecuali di Kabupaten Karimun.

“Kalau sudah terjadi penolakan secara nasional dan di Kabupaten Karimun juga terjadi hal yang sama, berarti memang betul bahwa PP yang diterbitkan itu memebratkan masyarakat nelayan. Apa lagi dikatakan bahwa memang besar sekali tarif tersebut, kalau diterapkan lalu bagaimana hasil tangkapan nelayan dalam penjualan. Jika dibandingkan dengan biaya operasionalnya, maka akan lebih besar dari pada hasil tangkapan,” jelas Ady.

Dengan demikian lanjut Ady, maka masyarakat nelayan yang kerja tidak ada hasil sama sekali, jika hal tersebut terjadi maka mereka tidak akan melau.

“perlu diketahui bahwa dalam laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, salah satunya adalah kegiatan yang paling dominan eksport di Kabupaten Karimun itu adalah dari segi nelayan. Sangat besar sekali dan kalau ini terjadi, alangkah sedihnya Karimun ini,” ungkapnya.

Melalui pertemuan tersebut menurutnya, nelayan meminta agar PP 85 tahun 2021 dibatalkan. Nantinya DPRD Kabupaten Karimun juga akan merekomendasikan pasal yang mana dianggap memberatkan.

“Intinya kita menerima dan memahami keluhan dari nelayan, khususnay PKNKB. Bila perlu kita rekomendasikan (pembatalan PP 85 2021). Setelah pertemuan ini kami akan laksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP), dengan menghadirkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Karimun, Cabang Dinas di Provinsi Kepri, Bagian Hukum Pemkab Karimun, KSOP. Selain itu kami akan minta pertimbangan juga salah satunya dari FKPD, dalam hal ini Lanal Tanjungbalai Karimun,” terang Ady.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua II DPRD Karimun, Rasno yang langsung memimpin pertemuan tersebut. Menurutnya perikanan merupakan sektor unggulan Kabupaten Karimun, sebagaimana visi misi Bupati Karimun, sehingga memang harus betul-betul kita perhatikan. Dimana PP nomor 85 tahun 2021 terkait dengan PNBP dalam hal tarif atas pajak, dinilai sangat memberatkan nelayan.

“Ada kenaikan 400 persen, sementara dalam aturan yang lama saja nelayan kita kewalahan untuk mengimplementasikannya, apa lagi dengan adanya PP yang baru ini, mereka sangat keberatan. Sehingga tidak bisa melaut, karena kalau melaut artinya mereka akan rugi,” terang Rasno.

Menyikapi penolakan PP 85 tahun 2021, Rasno mengaku bukan merupakan suatu bentuk perlawanan. Melainkan para nelayan merasa ingin menjalankan aturan tersebut, namun mereka merasa betul-betul tidak mampu, karena kewajiban yang diterapkan kepada nelayan jauh lebih tinggi, dibandingkan dengan aturan yang sebelumnya.

“Besaran yang harus dibayar sampai 400 persen. Aturan yang lamanya saja mereka sangat kewalahan apa lagi dengan PP yang baru ini. Makanya nanti kita juga akan coba meminta masukan dalam rapat berikutnya di semua stakeholder yang berada di Kabupaten Karimun, tentunya bersama dengan dinas terkait nanti akan kita undang, termasuk semua perwakilan nelayan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Karimun, Nyimas Novi Ujiani mengatakan, proptesnya para nelayan tentang kenaikan PNPB harus jadi perhatian kita semua, karena nelayan merupakan salah satu sumber kehidupan yang kita miliki, karena tanpa mereka maka kita tidak akan bisa makan ikan.

“Nah saat ini, protes nelayan sudah mengarah kesana, bayangkan kalau seandainya keinginan mereka tidak dipenuhi dan tidak disikapi oleh pemerintah, khawatirnya nelayan akan mogok. Karena itu tadi, keberatan mereka tentang kenaikan PNBP, jelas-jelas sudah mengganggu pendapatan mereka,” jelasnya.

Nyimas Novi mengungkapkan, dimasa pandemi Covid-19 saat ini saja, para nelayan mencari ikan tidak seperti biasanya, mulai dari nilai jual yang sangat menurun, termasuk orderan dari luar negeri yang sebelumnya sangat luar biasa, kini tersendat disaat banyak negara yang masih lockdown.

“Sangat tidak tepat pemerintah pusat menaikkan PNBP disaat-saat seperti ini. Jadi kami dari Fraksi PKB DPRD Kabupaten Karimun akan mengawal hal ini, sebagaimana yang diadukan dan diinginkan oleh organisasi nelayan PKNKB. Tentu kami juga akan siap untuk mendukung keinginan mereka, yakni bagaimana PP 85 tahun 2021 tersebut dicabut, kemudian meminta pemerintah daerah memberikan bantuan hukum. Dari Fraksi PKB sudah meneruskan kepada pimpinan DPRD, yang saat ini alhamdulillah sudah ditangan yang tepat, yaitu dari kawan-kawan DPRD, dimana kemitraan dari nelayan ini adalah dari Komisi 3 dan sangat direspon sekali,” ujar Nyimas Novi.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karimun ini juga menjelaskan, ada ribuan nelayan terdampak di Kabupaten Karimun dengan terbitnya PP 58 tahun 2021, jika seandainya mereka tidak sanggup bayar maka nelayan tidak akan melaut dan akan mogok.

Menurutnya, dampak yang ditimbulkan cukup besar, karena banyak pekerja di kapal ikan terkena PHK. Nelayan ini adalah pilihan yang sanga tstrategis sekali, masyarakt yang bergantung hidup jadi nelayan sangat banyak.

“Misalnya dalam satu kapal kapasitas 30 GT yang rata-rata ada 10 ABK, maka kalikan berapa ratus kapal yang akan membuang pekerja akibat dampak aturan baru tersebut. Disamping itu maka sudah tentu kita sulit makan ikan. Dan harganya pun akan mahal. Intinya dampak yang terjadi akan sangat besar, banyak pengangguran dan masyarakat Kabupaten Karimun nantinya akan banyak hidup dibawah garis kemiskinan,” katanya.

Untuk itu, Nyimas Novi berharap agar pemerintah jeli dengan persoalan yang dihadapi nelayan saat ini.

Menyambung lidah dari Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (AMI) kata Nyimas Novi, yang begitu getol membantu dan mengawal nelayan, agar mereka bisa mendapatkan hak-haknya.

“Ketika ada penolakan dari nelayan, maka Imin maju dan melakukan pendampingan, dan dalam hal ini saya bersama-sama melanjutkan perjuangan ini. Insyaallah akan ada rapat lanjutan nantinya,” pungkas Nyimas Novi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Fraksi PKB DPRD Kabupaten Karimun, siap membela nelayan dalam hal penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) nomor 85 tahun 2021, tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Karimun, Nyimas Novi Ujiani mengatakan, dengan terbitnya PP nomor 85 tahun 2021, maka regulasi sebelumnya dalam hal ini PP nomor 75 tahun 2015, yang sebelumnya menjadi acuan kini sudah tidak berlaku.

“Nelayan merasa dirugikan dengan adanya PP nomor 85 Tahun 2021, yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sudah ditandatangani oleh Presiden, Joko Widodo,” kata Nyimas Novi disela pertemuan dengan Perkumpulan Kelompok Nelayan Karimun Berazam (PKNKB) Kabupaten Karimun, Sabtu sore (2/10), di kawasan Baran Kecamatan Meral.

Pendiri organisasi nelayan PKNKB Kabupaten Karimun ini menilai, PP tersebut memberi ruang untuk pungutan PNBP bagi kapal penangkap atau pengangkut ikan, dengan kapasitas lima sampai 30 Gross Tonnage (GT). Sedangkan sebelumnya pungutan hanya diberlakukan untuk kapal dengan ukuran diatas 30 GT.

Dengan demikian, aturan yang baru ditandatangani itu, memaksa pengguna kapal berukuran lima sampai 10 GT untuk bekerja ekstra, demi memenuhi kemampuan untuk membayar ke negara.(agn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close