KARIMUNSEPUTAR KEPRITERKINI

Pansus Hutan Lindung DPRD Karimun Pertanyakan Pembebasan Lahan Separuh Oleh BPN, Disebut Tak Bentuk Tim dan Tak Punya SK

RADIOAZAM.ID – Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun dibuat kaget melihat peta hutan lindung, yang dipaparkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dalam kunjungan kerja pansus hutan lindung, di Kantor BPN Tanjungbalai Karimun, Selasa (30/3).

Pasalnya, saat diperlihatkan peta digital dari layar tepat di Kelurahan Gading Sari Kecamatan Kundur, semua wilayah tampak hijau, namun ada satu titik putih yang menurut keterangan dari pegawai BPN yang memaparkan, bahwa telah dibebaskan oleh pemerintah dan telah jadi hak milik, melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari BPN.

Ketua Pansus, Nyimas Novi Ujiani mengatakan, mendengar pemaparan tersebut ia menyoroti tentang TORA program dari BPN dan mengkoreksi dari SK nomor 359 tahun 2020. Yang dinilai tidak melalui tahapan sesuai amanat Perpres 88 tahun 2017.

Dikatakannya, dari Perpres 88 tahun 2017 tertuang jelas, bahwa kegiatan tentang penghapusan tanah terhadap kawasan hutan harus melalui tim verifikasi terlebih dahulu, yang dibentuk oleh SK Gubernur dan itu yang harus ada.

“Tapi tadi saya tanya, pembebasan itu dari mana ceritanya dan tahapannya seperti apa. Saya sudah tanyakan ke Lurah dan Camat setempat, mereka tidak merasa menerima SK Gubernur, lalu itu pembebasan lahan dan kembali jadi hak milik warga bagaimana bisa seperti itu, usulan dari mana. Tadi Bagian Hukum Bupati juga menjawab belum ada SK. Dari Lingkungan Hidup (LH) pun mengaku tidak dilibatkan, padahal disitu tertera banyak yang harus dilibatkan dan dibuktikan dengan SK, mulai dari Camat, Lurah, Kades dan banyak instansi lainnya,” ucap Nyimas Novi.

Berdasarkan aturan yang berlaku maka pembebasan lahan hutan untuk jadi hak milik harus ber SK. Setelahnya baru bisa bergerak.

Mendapati fakta dari BPN, Nyimas Novi mengaku bahwa Pansus akan terus mendorong agar semua lahan warga bisa jadi hak milik, bukan sepotong-sepotong seperti yang diterangkan BPN tanpa ada tahapan dan tidak ber SK yang jelas.

Atas dasar kerja pansus, nanti akan direkomendasikan ke Bupati dan Gubernur, yang kemudian menjadi usulan untuk diteruskan ke Menteri.

“Setelah dari BPN tadi, kita melanjutkan pertemuan dengan Gubernur, insyaallah Kamis pekan depan kita ke Provinsi,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Kantor BPN Tanjungbalai Karimun, Jimmy mengatakan, soal perubahan hutan untuk diputihkan di tingkat pusat, justru mengalami kendala dan Kementerian tidak mau merubah status tersebut jika tidak jelas.

“Bahkan kita bisa lihat di Kanwil Riau tepatnya di Pekanbaru, itu kawasan hutan, tapi tetap tidak bisa merubah keputusan kementerian,” jelas Jimmy.

Dengan kehadiran Pansus Hutan Lindung DPRD Kabupaten Karimun, Jimmy berharap agar ada terobosan baru dari suara rakyat, yang bisa diteruskan ke pusat dan menjadi pertimbangan.

Turut serta dalam rombongan pansus, Hasanuddin, Wiyono, Balia, Sulfanow Saputra dan Anwar.(agn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close