KARIMUNSEPUTAR KEPRITERKINI

Pelabuhan di Karimun Diperketat Untuk Penumpang Yang Baru Tiba, Dikembalikan ke Daerah Asal Atau di Karantina Jika Tak Penuhi Syarat

RADIOAZAM.ID – Mulari hari ini, Selasa (18/5) bagi siapapun yang akan masuk ke wilayah Kabupaten Karimun akan diperketat, dan harus menyiapkan berbagai macam persyaratan jika tidak ingin disuruh pulang kembali ke asal daerah.

Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, pemerintah Kabupaten Karimun mulai memperketat pintu masuk ke wilayah Kabupaten Karimun bagi siapapun. Bahkan harus menyertakan beberapa persyaratan wajib, seperti surat keterangan sehat dan harus punya tujuan yang jelas.

“Yang tidak memiliki surat keterangan sehat dan tidak dapat menjelaskan tujuan datang ke Karimun, maka tim akan diambil tindakan tegas, dengan memulangkan kembali pelaku perjalanan ke daerah asal,” kata Rafiq usai memimpin rapat koordinasi penanganan Covid-19 di Gedung Nasional, Senin (17/5).

Pengetatan itu dilakukan, karena telah dibukanya kembali secara normal jalur pelayaran kapal ke Kabupaten Karimun sejak Selasa (18/5).

“Dengan demikian bagi masyarakat yang baru pulang liburan kita perketat karena akses masuk ke Karimun sudah kembali normal. Bagi yang tidak memiliki surat keterangan sehat dan tidak punya tujuan yang jelas, akan diberikan dua opsi, yakni memulangkannya ke daerah asal, atau dikarantina secara terpusat pada lokasi yang telah disediakan,” ujar Rafiq.

Perlunya memperketat pintu masuk Kabupaten Karimun, dikarenakan saat ini kasus positif Covid-19 yang masih dirawat di Kabupaten Karimun mencapai 200 orang, yang tersebar di delapan Kecamatan. Sehingga keputusan rapat bersama tim gugus tugas dan semua stakeholder terkait pun menyepakati atas keputusan itu.

Bahakn, Bupati Karimun Aunur Rafiq juga melarang seluruh pegawai dilingkungan Pemkab Karimun yang akan keluar daerah.

“Larangan bagi semua pegawai berlaku untuk perjalanan lokal maupun keluar daerah. Kecuali untuk keperluan tertentu,” kata Rafiq lagi.

Untuk itu, Pemkab Karimun telah memberlakukan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi semua pegawai di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Karimun.

“Hal ini juga kita lakukan untuk mencegah agar tidak terjadi penyebaran wabah yang lebih luas,” jelas Rafiq.

Sementara bagi instnasi vertical, Pemkab Karimun menyerahkan sepenuhnya bagi para pimpinan yang memberikan kebijakan kepada bawahannya.(agn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close