KARIMUNSEPUTAR KEPRITERKINI

Pemerintah Pusat Rencanakan Penggabungan FTZ 4 Daerah di Kepri

Bupati Ikutan Usulkan FTZ Menyeluruh di Kabupaten Karimun

RADIOAZAM.ID – Pemerintah Pusat berencana akan menggabungkan kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam Bintan dan Karimun, dan akan ditambah satu daerah lagi yakni Kota Tanjungpinang, menjadi satu kesatuan dalam kawasan di wilayah Provinsi Kepri.

Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, saat ini pemerintah pusat sedang melakukan pengkajian. Keempat Kabupaten Kota tersebut akan menjadi satu kawasan perdagangan bebas, yang sedang dipelajari strukturnya.

“Regulasinya nanti akan keluar peraturan pemerintah (PP) tentang penggabungan ini. Kemudian nanti keluar lagi regulasi tentang perizinan, yang mana yang menjadi kebijakan dan kewenangan daerah,” ucap Rafiq, saat menghadiri focus group discussion (FGD) yang digelar Kanwil DJBC Khusus Kepri kerjasama dengan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Karimun, Rabu (21/11) di Hotel Aston.

Dikatakan Rafiq, pemerintah pusat dalam tiga bulan kedepan akan intens menggelar rapat, guna menyelesaikan integrasi kwasan tersebut secara menyeluruh.

Hanya saja, masih belum diputuskan untuk pengintegrasian keempat Kabupaten Kota itu. Bahkan muncul ide apakah akan dibuatkan menjadi holding atau berdiri sendiri, ataukah tetap digabungkan menjadi satu.

“Selain itu masih menunggu hasil keputusannya juga, apakah Gubernur yang ditunjuk sebagai ketua ataukah dari kementerian tertentu. Sedang dilakukan pembahasan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Ekuin) sampai tiga bulan atau enam bulan kedepan,” tambah Rafiq.

Dijelaskannya, alasan penggabungan FTZ secara menyeluruh di Kepri, agar terjadi efisiensi dan pemudahan regulasi. Kemudian agar terjadi percepatan investasi dan membuka lapangan pekerjaan, serta percepatan pertumbuhan ekonomi Batam, Bintan, Karimun dan Tanjungpinang.

“Pada prinsipnya kita setuju, tinggal menunggu regulasi, strukturnya dan pembiayaannya seperti apa, itu sedang dikaji sekarang,” terang Rafiq.

Dalam pembahasan di tingkat Kementerian, Rafiq mengusulkan agar seluruh wilayah Kabupaten Karimun menjadi kawasan FTZ, termasuk di pulau-pulau sehingga tidak ada lagi sekat.

Kendati saat ini masih sepertiga dari luas Pulau Karimun yang ditetapkan sebagai FTZ, namun Rafiq mengaku mampu mengelola jika nanti seluruh wilayah Kabupaten Karimun ditetapkan.

“Kita mampu, justru sekarang yang sepertiga ini lebih sulit, barang cuma masuk disana yang FTZ, di kawasan lain sulit dan pakai aturan lagi. Kalau menyeluruh kan dimana saja bisa masuk. Jadi kita mau promosikan pulau ini bisa, jual kawasan ini bisa. Orang butuh lahan di kawasan FTZ tapi dah habis. Kalau diarahkan di Kundur, Moro Buru dan pulau-pulau lain kan sudah bisa kalau dah menyeluruh,” tutup Rafiq.(agn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close