KARIMUNSEPUTAR KEPRITERKINI

Pemotongan Gaji Honorer Dinilai Hanya Sepihak dan Tidak Melibatkan DPRD, Nyimas Novi Temui Guru Honor Saat Reses

Upayakan Kembalikan Gaji Yang Dipotong

RADIOAZAM.ID – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun, Nyimas Novi Ujiani mengatakan, pemotongan gaji honorer yang dilakukan oleh Pemkab Karimun terkesan sepihak, karena tidak melibatkan DPRD Kabupaten Karimun.

Hal tersebut disampaikan Nyimas Novi saat pertemuan dengan sekitar 20 orang guru honorer, yang tergabung didalam wadah organisasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori usia 35 tahun (GTKNHK 35+) Kabupaten Karimun, dalam agenda reses di salah satu rumah guru honorer, yang juga sebagai sekretariat GTKNHK 35+, Selasa pagi (31/8) sekitar pukul 08.00 WIB.

Dalam kesempatan itu Nyimas Novi mengatakan, selayaknya sebelum membuat kebijakan untuk memotong gaji honorer, Bupati Karimun Aunur Rafiq hendaknya membahas rencana pemotongan bersama DPRD, namun hal tersebut tidak dilakukan dan langsung memotong sendiri gaji honorer.

“Ini masih APBD Murni, istilahnya begini, anda dapat proyek senilai Rp200 juta, namun ditengah perjalanan hanya mampu dibayar Rp150 juta, dengan alasan refocusing. Boleh saja alasannya itu, tapi bahas dulu secara bersama-sama,” ujar Nyimas Novi.

Dalam kesempatan itu Nyimas Novi juga mengaku akan mengupayakan agar gaji para honorer, termasuk guru yang sudah mengabdi dengan status honorer ataupun insentif, supaya dapat dikembalikan sisa yang dipotong.

“Mempekerjakan honorer adalah kebijakan, karena berdasarkan keputusan Menpan RB bahwa tidak ada lagi honorer. Tapi ini adalah kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati. Nah dalam hal ini kebijakan yang dibuat yakni memotong gaji, ya seyogyanya sama-sama kita atur, Bupati tidak boleh jalan sendiri,” ungkapnya.

Mengenai berbagai keluhan lain, termasuk Antigen sebagai salah satu syarat peserta tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Nyimas Novi mengaku akan segera membicarakan hal itu dengan OPD terkait, agar ada kebijakan yang mampu membantu honorer dalam mengikuti seleksi PPPK.

Sementara itu, Koordinator GTKNHK 35 + Kabupaten Karimun, Mahadi mengatakan, kondisi para honorer khususnya tenaga pendidik dan kependidikan saat ini betul-betul menjerit ketika gaji mereka dipotong 40 persen.

Sebelum terjadi pemotongan kata Mahadi, dia dan ribuan rekan seperjuangannya mendapatkan gaji Rp1.850.000 per bulan, terhitung sejak Januari 2021, kini turun menjadi Rp1.200.000 per Agustus ini.

“Kenaikan gaji yang diterima hanya mampu bertahan 7 bulan, dimana tahun 2020 mendapatkan gaji Rp1.500.000. Kami minta agar dapat sama seperti Januari tahun 2021. Para guru ini pengeluarannya tidak sedikit, setiap hari harus kesekolah meski anak murid masih belajar dari rumah. Rata-rata pengeluaran kami Rp30.000 dalam menjalankan tugas,” katanya.

Para guru honorer juga mempertanyakan sistim penggajian mereka, khususnya bagi honorer yang baru direkrut pemerintah namun mendapatkan gaji yang sama dengan yang sudah belasan tahun mengabdi dalam satatus yang sama.

“Bahkan tidak sedikit guru honorer yang mengajar ini, anak muridnya pun jadi honorer juga setelah lulus sekolah, namun gajinya sama dengan yang sudah belasan tahun mengabdi,” ungkapnya.

Soal keluhan Antigan yang jadi syarat berkas untuk mengikuti tes PPPK, Mahadi mengaku sangat memberatkan. Karena para honorer akan mengeluarkan biaya yang sangat besar, belum lagi untuk transportasi yang tidak sedikit, para anggota maupun pengurus terpaksa jauh-jauh datang hanya untuk memperbaiki nasib, mengikuti seleksi PPPK.

“Tapi sayarat wajib Antigen ini sangat berat bagi kami, belum lagi yang dari pulau-pulau butuh ongkos untuk dapat ke lokasi tes. Kami harapkan ada kebijakan meringankan, apakah digratiskan atau bisa saja disubsidi pemerintah,” harapnya.

Guru Honorer Mengaku Down

Salah seorang guru honorer yang merupakan perwakilan pengurus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori usia 35 tahun (GTKNHK 35+) Kabupaten Karimun mengaku, sangat terpukul dan down ketika gajinya dipotong pemerintah.

“Kondisi kami tertekan atau down. Kami sebagai kepala keluarga tapi penghasilan semakin berkurang. Kami memang masyarakat kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa, tapi inilah keluhan kami,” ujar pria yang enggan disebutkan namanya ini.

Dikatakannya, kondisinya tentu sangat berbeda jika seorang guru wanita yang nasibnya juga mengalami pemotongan gaji. Karena masih ada suami yang juga bekerja karena merupakan kepala keluarga.

“Berbeda seperti saya yang menjadi kepala keluarga, bertumpu dengan gaji sebagai guru honorer tapi sekarang keperluan untuk makan kami dipotong,” ungkapnya.(agn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close