0
0
RADIOAZAM.ID – Pemerintah Provinsi Kepri menggesa percepatan recovery ekonomi, salah satunya melalui sektor pariwisata dengan cara terus berkoordinasi bersama Kementerian Hukum dan HAM, serta Direktorat Bea dan Cukai.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, cara tersebut dilakukan Pemprov Kepri agar secara bertahap pembebasan Visa on Arrival (VoA) ke Kepri, dapat diberlakukan kembali sehingga meningkatkan minat wisatawan berkunjung.
“Mudah-mudahan hasilnya bagus. Kita terus berkoordinasi dengan lintas Kementerian. Termasuk juga komunikasi dengan Kemenko Perekonomian. Dan dalam waktu dekat mereka akan rapat koordinasi terkait VOA ini,” jelas Ansar saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Kepariwisataan Provinsi Kepri, di Marina Room, Nongsa Point Marina Kota Batam, Rabu (16/11/2022).
Kata Ansar, dunia pariwisata Kepri hancur lebur setelah datang badai pandemi covid-19, pada pertengahan 2019. Padahal pada tahun sebelumnya pariwisata Kepri menempati urutan kedua, dalam hal kunjungan wisman tertinggi se-Indonesia setelah Bali, dan mengalahkan Provinsi DKI Jakarta yang berada di urutan ketiga.
“Wisatawan kita paling banyak selain dari Singapura dan Malaysia, juga berasal dari India serta China. Namun alhamdulillah laporan terakhir kunjungan wisman mulai ada peningkatan, dari periode Januari hingga September 2022 sudah ada 359.510 wisman yang masuk, atau ada peningkatan sebesar 16,89 persen dari periode bulan yang sama pada tahun 2021 yang lalu,” jelasnya.
Menjelang akhir tahun ini lanjut Ansar, potensi pariwisata sebagai penambah pendapatan negara, masih bisa dioptimalkan dari sektor pariwisata lainnya, yaitu menarik wisatawan yang memiliki yacht untuk bersedia memarkirkan kapal layarnya, di entri-entri point yang ada di perairan Kepri, diantaranya di Nongsa Point Marina, Lagoi, dan Kepulauan Anambas.
“Informasi dari Dirut NPM Joko Pramono, bahwa saat ini terparkir 6.000 yatch di Marina yang ada di Singapura. Dengan wilayah laut kita yang lebih indah tentunya kita bisa menarik mereka untuk masuk ke Kepri. 20 sampai 30 persen merupakan angka yang masuk akal. Jika mereka masuk, dan spending money disini tentunya akan menggerakan perekonomian wilayah kita,” ucapnya.
Hanya saja menurut Ansar, permit masuk untuk kapal yacht ke wilayah perairan Indonesia, saat ini masih membutuhkan berbagai dokumen yang harus dilengkapi oleh pemilik kapal, yang izinnya lintas instansi dan Kementerian, sehingga diharapkan kedepannya bisa dipermudah namun tetap memperhatikan kedaulatan maritim.
“Persoalan regulasi teknis akan coba kita sederhanakan. Kalau menyangkut peraturan di daerah bisa kita kaji dan lakukan inovasi. Namun jika terkait pusat bisa kita fasilitasi agar diberikan kemudahan, namun tetap tidak melanggengkan dan wisatawan tetap berwisata dengan aman,” pungkasnya.(agn)
Average Rating