KARIMUNSEPUTAR KEPRITERKINI

Pemukiman Warga Yang Berubah Jadi Hutan Lindung Tak Bisa Nikmati Proyek Pemerintah

Curhat Warga Saat Reses Anggota DPRD Karimun Nyimas Novi

RADIOAZAM.ID – Warga di Kecamatan Meral Barat dan sebagian di Kecamatan Tebing tidak dapat merasakan proyek pembangunan pemerintah, pasalnya lahan mereka yang sebelumnya jadi hak milik, berubah jadi hutan lindung meski telah mengantongi sertifikat hak milik.

Kondisi itu ditemukan saat reses yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun, Nyimas Novi Ujiani dalam sepekan ini.

Seperti keluhan warga di Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat, mereka kesulitan mendapatkan fasilitas insfrastruktur dari pemerintah, mulai dari semenisasi gang atau jalan yang menjadi akses menuju jalan utama, pembuatan gorong-gorong dan sebagainya.

Lurah Pasir Panjang, Firman menyebutkan, lebih dari 80 persen wilayah Kelurahan Pasir Panjang masuk dalam wilayah hutan lindung. Sehingga menyulitkan pemerintah untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

“Bahkan ada jalan atau gang yang besi-besinya sudah timbul karena rusak parah, tapi tidak bisa diperbaiki. Karena status hutan lindung yang masih menjadi persoalan,” kata Firman dalam mendampingi reses Nyimas Novi Ujiani, Jumat (5/6).

Terpisah, warga di Sei Bati Kecamatan Tebing juga menanyakan hal yang sama, soal status tanahnya yang berubah jadi hutan lindung.

Sementara itu, Nyimas Novi Ujiani menanggapi, persoalan tersebut akan dibahas bersama pemerintah daerah. Agar dicarikan solusi.

“Perubahan status hutan lindung itu dari pemerintah pusat, kita sudah berupaya menjembatani agar tanah warga kembali jadi hak milik. Bahkan sudah sampai ke Provinsi, namun masih berproses sampai sekarang,” ungkap Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Nelayan dan Pendidikan Saat Covid 19 Ikut Jadi Sorotan

Ditempat lain, nelayan di Karimun masih merasa belum aman, karena adanya perbuatan pungli dari beberapa instansi setiap kapal-kapal akan berangkat melaut. Kondisi itu sudah sempat dibicarakan dengan pimpinan tertinggi di masing-masing instansi di Kabupaten Karimun beberapa hari lalu.

Namun sampai saat ini masih dalam proses, sehingga masih akan menunggu seperti apa hasilnya. Persoalan ini menjadi atensi serius bagi Nyimas Novi dan akan dibahas dalam rapat dengar pendapat di DPRD Kabupaten Karimun bersama Komisi III.

“Dalam hal ini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Karimun akan membahasnya bersama Komisi III yang membidangi soal nelayan. Ini tidak boleh terjadi,” kata Nyimas Novi saat menggelar tatap muka bersama warga Kampung Harapan dan warga Meral di Kampung Harapan Kelurahan Harjosari Kecamatan Tebing, Minggu (7/6).

Selain soal nelayan, pendidikan dimasa pancemik covid 19 juga menjadi pertanyaan warga yang hadir dalam reses Nyimas Novi. Terutama dalam hal biaya pendidikan yang kian sulit, sementara pemerintah berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan yang dimaksud adalah lembaga atau sekolah swasta, yang memiliki biaya dinilai cukup tinggi bagi masyarakat. Sementara kondisi perekonomian masyarakat saat ini semakin sulit dimasa covid 19.

“Kalau swasta, mereka memang punya program dan biaya sendiri. Untuk sekolah yang dibangun pemerintah, memang tidak dibebankan biaya SPP. Namun ini akan kita kaji bersama pemerintah nanti,” pungkas Ketua DPC PKB Kabupaten Karimun ini.(agn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close