KARIMUNSEPUTAR KEPRITERKINI

PGRI Karimun Setuju Potong Gaji Honorer Ketimbang Dirumahkan

RADIOAZAM.ID – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Karimun, Muhammad Khudri mengatakan, karena kondisi keuangan Kabupaten Karimun saat ini yang sedang sulit, sehingga membuat pemerintah daerah memotong gaji honorer termasuk guru honor, yang kemudian dapat dipahami oleh PGRI.

“Tentu saja dengan harapan bahwa kebijakan yang dengan terpaksa dilakukan Pemda saat ini, mudah-mudahan ada perubahan ditahun depan, tapi untuk sementara ini, karena memang kondisi Kabupaten kita saat ini, alhamdulillah kawan-kawan sudah sangat memahami,” ujar Khudri dihadapan Bupati Karimun Aunur Rafiq dalam kegiatan rapat koordinasi PGRI Kabupaten Karimun, Tahun 2021 di Gedung PGRI Karimun, Kamis (2/9).

Dikatakan Khudri, para guru maupun guru honorer lainnya saat ini masih banyak yang miss informasi terhadap kondisi Kabupaten saat ini, namun seteleh mendengar langsung dari penjelasan Bupati Karimun, maka dalam hal ini PGRI Kabupaten Karimun mengapresiasi dan berterimakasih kepada Bupati Karimun, yang lebih memilih mempertahankan Guru Honorer daripada merumahkan, meski sedang mengalami kesulitan anggaran.

“Kami sangat bersyukur dan berterimakasih kepada Bupati Karimun, dalam situasi yang sangat sulit ini, beliau tetap mempertahankan para honorer kita,” ungkapnya.

Khudri juga mengatakan, jika seandainya Bupati Karimun lebih memilih merumahkan honorer yang jumlahnya ribuan, maka hal tersebut dinilai sama saja menambah angka pengangguran di Kabupaten Karimun.

“Coba kita bayangkan kalau sempat di PHK seperti di daerah-daerah lain, berapa ribu kawan-kawan kita akan menganggur, tentu ini menjadi pertimbangan yang sangat mandalam bagi Bupati. Alhamdulillah ini patut kami syukuri,” katanya.

Sementara itu, Bupati Karimun Aunur Rafiuq mengatakan, kebijakan untuk mengurangi gaji para tenaga honorer, dikarenakan ketidak mampuan keuangan daerah untuk mengakomodir seluruhnya.

“Kalau sertifikasi guru kan tidak ada pemotongan, karena itu bersumber dari APBN yang di salurkan kepada guru melalui APBD kita,” ujar Rafiq.

Ditambahkan Rafiq, saat ini Kabupaten Karimun memang mengalami kesulitan akibat dari pandemi Covid-19. Terlebih lagi pemerintah daerah harus merefocusing anggaran yang jelas akan berdampak bagi Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), honorer insentif, kemudian belanja rutin di dinas-dinas.

“Bahkan berdampak juga pada kegiatan-kegiatan aspirasi yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun secara menyeluruh,” pungkasnya.(agn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close