KARIMUNSEPUTAR KEPRITERKINI

PT KG Nunggak Pajak ke Pemda Senilai Rp10,2 M, Komisi II Pertanyakan Kinerja Bapenda Karimun

RADIOAZAM.ID – PT Karimun Granite (PT KG) menunggak pajak kepada pemerintah daerah, dengan nominal mencapai Rp10,2 Miliar.

Tunggakan pajak itu didapati saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun, dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karimun, di ruang rapat Banmus DPRD, Senin siang (2/3).

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karimun, Nyimas Novi Ujiani mengatakan, pajak yang tak kunjung dibayar oleh PT KG terhitung sejak Agustus 2019 lalu sampai Desember 2019. Sehingga menimbulkan denda yang nilainya mencapai RpRp834,3 Juta.

“Jadi total yang wajib dibayar berikut dengan denda oleh PT KG kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp11.198.733.682,” kata Nyimas Novi saat ditemui usai RDP.

Tunggakan pajak itu kata Nyimas Novi, membuat Komisi II DPRD Kabupaten Karimun kecewa kepada Bapenda, karena tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditugaskan oleh kepala daerah dalam memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak.

Kekesalan para wakil rakyat itu makin menjadi ketika rapat tersebut tak dihadiri oleh pimpinan OPD terkait, dalam hal ini Kepala Bapenda, Kamarulazi, dan hanya diwakilkan oleh seorang Kepala Bidang.

“Saat ini keuangan daerah kita kan sedang terganggu, lalu terjadi penunggakan pajak seperti ini. Harusnya lebih dimaksimalkan, tapi kok ini dibiarkan sampai berbulan-bulan,” kata Nyimas Novi lagi.

Menurut Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Karimun ini lagi, Bapenda tidak menyampaikan penyebab tunggakan pajak dan nantinya akan kembali dibahas dalam pemanggilan terhadap Kepala Bapenda Kabupaten Karimun, Kamarulazi dalam RDP lanjutan.

“Komisi II sangat menyayangkan sekali kenapa ini bisa loss dalam pemungutan pajak daerah, terutama di sektor tambang granit. Bisa sampai Rp10 Miliar lebih seperti itu. Kinerja Bapenda juga harus disorot,” tegasnya.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karimun, Nyimas Novi Ujiani

Jauh-jauh hari Komisi II DPRD Kabupaten Karimun telah memberikan penegasakn kepada Bapenda, untuk dapat membuat laporan per tiga bulan sekali. Namun hal itu tidak dilaksanakan, hingga didapati tunggakan yang nilainya mencapai belasan miliar lebih.

“Temuan tunggakan pajak tidak hanya terjadi di PT KG saja, ada beberapa perusahaan lain yang juga nunggak pajak. Ini merupakan kelalaian dari Bapenda, sehingga mengakibatkan pajak yang harusnya masuk ke kas daerah tapi sampai sekarang masih belum direalisasikan terhadap beberapa perusahaan, bahkan ada yang skala besar,” katanya.

Rencananya, Komisi II akan memanggil pihak PT KG untuk hadir dalam rapat lanjutan atau pertemuan khusus, pada pekan depan di DPRD Karimun.

Sementara, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Karimun, Syafri Sandi yang turut hadir dalam rapat tersebut menambahkan, sebenarnya tidak ada alasan untuk Bapenda tidak memungut pajak, karena itu merupakan kewajiban dari OPD yang telah diberikan tanggungjawab oleh kepala daerah.

“Itu kan kewajiban perusahaan yang pajaknya sudah dibayarkan oleh konsumen. Contohnya batu satu ton 10 Dollar, itu yang diterima perusahaan, sedangkan pajaknya menjadi kewajiban pembeli sebesar 20 persen artinya 2 Dollar. Nah kenapa ini terjadi di PT KG, kok tidak disetor. Padahal itu kewajiban perusahaan dan yang membayarnya itu kan pembeli, jadi tidak ada alasan ditahan uang pajak itu,” katanya.

Syafri Sandi menegaskan, agar Bapenda segera menyelesaikan penagihan pajak tersebut. Tidak hanya kepada PT KG, tapi juga kepada perusahaan yang disampaikan menunggak pajak.

“Kalau soal sanksi saya pikir pasti ada, tapi kalau ini kan masalah moril. Ini kinerja Bapenda dan kalau kita lihat, perlu dipertanyakan juga keseriusan mereka dalam mengawasi wajib pajak,” ungkapnya.(agn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close