KARIMUNSEPUTAR KEPRITERKINI

PT Timah Swasta Akan Kembali Sosialsiasi di Ungar dan Kundur Sebelum Hisap Timah Laut, Komisi III Sebut Kompensasi Rp15 M Yang Diminta Masyarakat Ungar Tidak Tepat

Perusahaan Dinilai Main-Main

RADIOAZAM.ID – Perusahaan timah swasta bernama PT.Prima Nusa Artha Unggul (PNAU) akan kembali melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas di Kecamatan Ungar dan Kundur, sebelum beraktifitas dalam menghisap timah laut di peprairan dua Kecamatan tersebut.

Sebagai langkah awal, perusahaan yang bukan merupakan mitra dari PT Timah Unit Kundur itu juga telah memberikan kompensasi Rp200 Juta, kepada 28 kelompok nelayan atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Ungar dan Kundur, yang semuanya dinilai telah diselesaikan. Sehingga para nelayan mengaku tidak ada masalah atas rencana pengoperasian kapal timah milik PT.PNAU.

Informasi tersebut diperoleh saat digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun, di ruang Banmus, Rabu siang (19/1/2022).

Rapat tersebut menghadirkan seluruh unsur terkait di Pemkab Karimun maupun instansi vertical, mulai dari Camat, Dinas Perizinan, Dinas ESDM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Polres Karimun, KSOP Karimun dan Syahbandar Tanjungbatu, masyarakat Kecamatan Ungar namun bukan sebagai nelayan, Nelayan Gading Sari Kecamatan Kundur, serta anggota DPRD Dapil Kundur.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karimun, Ady Hermawan sempat geram melihat adanya masyarakat biasa yang bukan merupakan nelayan terdampak, meminta kompensasi sebesar Rp15 Miliar kepada PT PNAU.

“Perusahaan baru beroperasi lebih kurang tiga hari, kompensasi hanya diperuntukkan bagi nelayan terdampak. Tapi kalau masyarkat umum tidak boleh diberikan uang tunai, yang boleh itu dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan untuk pengadaan sarana kepentingan umum, seperti fasilitas olahraga, rumah ibadah dan lainnya. Dan itu pun harus melalui Kepala Desa, Kelurahan dan Kecamatan. Jadi kalau masyarakat umum minta kompensasi Rp15 Miliar itu bisa bangkrut perusahaan,” ujar Ady Hermawan.

Polemik yang terjadi ditengah masyarakat menurut Ady, karena pihak perusahaan yang tidak melakukan sosialisasi secara detail kepada seluruh pihak. Sehingga terkesan hanya main-main dan tidak serius.

“Ini perusahaan besar, jangan main-main dalam berinvestasi, contohnya persiapan data saat rapat ini saja anda tidak punya. Untuk berbicara saja harus diajarkan. Sampaikan permohonan maaf ke masyarakat kalau anda akan kembali melakukan sosialisasi. Saya rasa untuk masyarakat nelayan ini sudah selesai dan tidak ada masalah. Hanya persoalan komunikasi saja dari PT.PNAU yang perlu dilakukan dengan baik,” tegas Ady kepada Pejabat Sementara Kepala Teknik Tambah (KTT) PT.PNAU, Sumarmono yang turut hadir.

Oleh karena itu kata Ady Hermawan, melalui rapat tersebut semua nelayan terdampak sudah tidak ada masalah, karena telah mendapatkan dana kompensasi dari perusahaan sebesar Rp200 Juta, yang telah ditandatangani oleh perwakilan terhadap 10 orang, yang merupakan nelayan Kecamatan Ungar dan nelayan Kecamatan Kundur.

Adapun 10 nama perwakilan penerima kompensasi Rp200 juta berdasarkan tandatangan yang tercantum diantaranya, tiga orang perwakilan nelayan dari Kundur yakni Safi’i, Sarif dan Jufrizal, sisanya merupakan perwakilan nelayan Kecamatan Ungar diantaranya Yusuf, Uly Krisna, M Yusuf, R Wahyudi, Saman, Salem dan Andika.

Salah seorang perwakilan nelayan Gading Sari Kecamatan Kundur bernama Sarif mengaku tidak mempermasalahkan kapal isap timah milik PT.PNAU yang akan beroperasi kembali, karena seluruh nelayan telah menerima kompensasi secara merata bersumber dari dana sebesar Rp200 juta.

“Kami tidak ada masalah dari masyarakat nelayan, per orang sudah terima Rp400 ribu dari total Rp200 juta yang kemarin diterima. Intinya kami nelayan tidak ada komplain,” ujar ketua KUB Udang Tenggek Gading Sari ini.

Sementara itu, Pejabat Sementara Kepala Teknik Tambah (KTT) PT.PNAU, Sumarmono menjelaskan, kapal isap timah milik perusahaannya tiba di perairan Tanjungbatu pada 22 Desember 2021. Sebagaimana disampaikan oleh KSOP Tanjungbatu maka diterbitkan olah gerak pada 24 Desember 2021, kemudian kapal tersebut sudah mulai beroperasi pada 26 Desember 2021 dan berakhir pada siang hari tertanggal 29 Desember 2021.

“Jadi tiga hari lebih kami beroperasi karena hari terkahir 29 Desember 2021 siang kami sudah tidak beraktifitas. Selama beroperasi itu kami sudah membersihkan hasil yang diperoleh, sehingga menghasilkan sebanyak 39 Kampil atau karung ukuran 50 kilogram. Kami bekerjasama dengan smelter yang di Batam. Saat ini hasil pasir timahnya masih berada diatas kapal isap yang berlabuh di Selat Beliah Kundur Barat,” terang Sumarmono.

Atas kondisi yang terjadi dan sebagaimana hasil rapat yang difasilitasi Komisi III DPRD Kabupaten Karimun, Sumarmono mengaku akan kembali melakukan sosialsiasi kepada semua pihak, mulai dari dinas terkait, Camat, Lurah, Kades, instansi vertical lainnya dan masyarakat umum. Hanya saja, dia tidak dapat memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melakukan sosialisasi dan setelahnya akan kembali melakukan aktifitas di perariran yang telah ditentukan.

Sumarmono mengatakan, kompensasi Rp200 juta telah diserahkan kepada nelayan pada 23 Desember 2021, penerima telah menandatanani dan dilengkapi dengan bukti dokumentasi perwakilan nelayan.

“Kalau titik koordinatnya dimana, itu sesuai dengan IUP dan telah diketahui oleh pihak Syahbandar Tanjungbatu, silahkan ke mereka. Mengenai Wilayah perarian tempat kami beroperasi, sebenarnya bukan di wilayah Ungar saja, malah lebih banyak ke Gading Sari,” kata Sumarmono kepada media ini usai menghadiri rapat.

Kesimpulan RDP Komisi III Dalam Pertemuan Dengan PT.PNAU dan Masyarakat

Dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kabupaten Karimun, menghasilkan kesimpulan beberapa poin yang dibacakan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karimun, Ady Hermawan, diantaranya, perusahaan diharapkan melakukan kesepakatan hasil operasi dengan pemangku wilayah KUB dan masyarkaat sekitar. Perusahaan harus melakukan sosialisasi kembali dengan melibatkan pemangku wilayah, KUB, dengan masyarakat tempatan, untuk kegiatan pengoperasian selanjutnya.

Selain itu, kompensasi diberikan kepada masyarkaat terdampak, kategori terdampak akan dibicarakan dengan pemangku wilayah. Kemudian dalam hal ini karena perusahaan sudah menghasilkan, maka CSR perlu diberikan kepada masyarakat melaui suatu lembaga atau wadah. Dokumen perusahaan diharapkan disampaikan dan dilengkapi kepada Dinas terkait.

“Progresnya pun harus disampaikan kepada OPD terkait dan kepada Kecamatan. Tadi sisampaikan juga kepada masyarkat, penyaluran masalah kompensasi akan dibeirkan kepada orang yang ditunjuk dalam hal satu pintu, jangan banyak orang, satu pintu saja. Siapa orangnya? saya minta perusahaan yang tunjuk, bila perlu di SK kan kepada pemangku wilayah. Setelah di SK kan silahkan sampaikan ke Polres,” tegas Ady Hermawan.

Kesimpulan selanjutnya, Masalah PNBP nantinya DPRD akan melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karimun, karena wilayah Karimun yang dikeruk yang namun yang mendapatkan bagi hasil justru Kota Batam, yang notabene bukan daerah penghasil timah.

“Ini akan kita dudukkan dengan Komisi II yang membidangi. Untuk perusahaan bisa dijalankan ya ke masyarkat, silahkan jelaskan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi intinya perusahana akan melaksanakan seluruh itikadnya,” pungkas Ady Hermawan.(agn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close