KARIMUNSEPUTAR KEPRITERKINI

Pulau Penyengat Jadi Percontohan Rumah Restorative Justice Kejati Kepri, Diberi Nama Rumah Perdamaian Adhyaksa Raja Haji Abdullah Al-Khalidi

RADIOAZAM.ID – Pulau Penyengat ditetapkan oleh Kejaksaan Agung RI sebagai Percontohan Rumah Restorative Justice (RJ), di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Yang telah dilaunching secara virtual oleh Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin, Rabu (16/3/2022).

Launching tersebut dilakukan secara serentak bersamaan dengan delapan wilayah hukum Kejaksaan Tinggi lainnya, yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Banten, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Yang dihadiri langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dari Balai Adat Pulau Penyengat, bersama Kajati Kepri, Gerry Yasid dan jajaran Forkopimda Kepri.

Jaksa Agung RI Burhanuddin menyampaikan, Rumah Restorative Justice dimaksud sebagai sebuah upaya pelembagaan restorative justice, oleh Kejaksaan RI di seluruh Indonesia. Yang merupakan prinsip penyelesaian permasalahan dengan perdamaian dan musyawarah.

Prinsip tersebut telah diterapkan oleh Kejaksaan dalam penghentian penuntutan, berdasarkan keadilan restoratif yang mengedepankan perdamaian, dengan melakukan musyawarah antara pihak tersangka, keluarga tersangka, korban, keluarga korban, dan disaksikan oleh tokoh masyarakat.

“Konsep keadilan restoratif merupakan suatu konsekuensi logis atas asas “ultimum remedium”. Yaitu asas pidana merupakan jalan terakhir, sebagai pengejawantahan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Oleh karena itu, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban, dan kepentingan hukum lainnya. Konsep ini utamanya ditujukan untuk memulihkan perdamaian dan harmoni didalam masyarakat,” ujar Burhanuddin.

Pada kesempatan itu Burhanuddin juga mempersilakan seluas-luasnya agar dapat memanfaatkan Rumah Restorative Justice untuk kepentingan masyarakat. Dan jangan hanya terfokus pada pemecahan masalah terhadap hukum pidana.

“Silahkan gunakan teman-teman institusi kami yang ada di daerah, guna mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Manfaatkan ini untuk kemaslahatan daerah,” imbuhnya.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, restorative justice merupakan implementasi dari salah satu agenda reformasi tahun 1998, yaitu reformasi di bidang hukum.

“Rumah Restorative Justice ini spektrumnya jauh lebih luas. Karena kita juga mendidik dan mengedukasi masyarakat, bagaimana memiliki sikap saling memaafkan, saling peduli, dan saling memahami. Karena wujud hukum sesungguhnya adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam hal ini wajib menjadi tanggung jawab kami semua di daerah,” kata Ansar.

Sementara itu, Kajati Kepri, Gerry Yasid menyampaikan, seluruh Kabupaten Kota di Kepri yang menjadi wilayah hukum Kejati Kepri, telah terbentuk 5 Rumah Restorative Justice yang sudah dilaunching beberapa hari lalu.

“Kemudian terhadap perkara restorative justice yang terselesaikan dalam tahun 2020 sampai 2022, adalah sebanyak lebih kurang 11 perkara,” ungkap Gerry.

Usai acara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama para hadirin meninjau Rumah Restorative Justice Pulau Penyengat, yang diberi nama Rumah Perdamaian Adhyaksa “Raja Haji Abdullah Al-Khalidi”. Yang berlokasi di samping Balai Adat Pulau Penyengat.

Turut hadir pada kesempatan itu Walikota Tanjungpinang Rahma dan Plt. Bupati Bintan Roby Kurniawan, serta jajaran Forkopimda Tanjungpinang dan Bintan bersama para tokoh adat dan masyarakat.(agn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close