KARIMUNSEPUTAR KEPRITERKINI

Rencana Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur Yang Tak Kunjung Jadi

Terkendala Moratorium dan PP

RADIOAZAM.COM – Cita-cita dan harapan masyarakat Pulau Kundur dan sekitarnya untuk memisahkan diri dan menjadi Kabupaten sendiri, dengan nama Kabupaten Kepulauan Kundur masih berliku dan tak kunjung terwujud.

Karena, saat ini moratorium pemekaran daerah yang dikeluarkan oleh Kemendagri tak kunjung dicabut. Selain itu, belum ada Peraturan Pemerintah (PP) atas penetapan undang-undang nomor 20 tahun 2014, tentang pemekaran.

“Sampai saat ini PP nya tak kunjung dikeluarkan padahal undang-undang terbarunya tentang pemekaran telah ada sejak tahun 2014. Sehingga sampai saat ini masih sama, belum bisa terwujdu selagi PP dan moratorium itu tak dicabut,” kata Sekretaris Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3), Katwanto, Minggu (1/9).

Disinggung rencana pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur sempat disinggung Bupati Karimun Aunur Rafiq dalam beberapa bulan kemarin, Katwanto menilai mengapresiasi atas apa yang disampaikan.

“Ya kita apresiasi. Artinya tidak ada perubahan antara pemimpin lama dengan penggantinya,” jelas Katwanto.

Mengenai rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sudah cukup lama dan masa kepemimpinan Bupati sebelumnya, Katwanto mengaku hal itu tidak jadi masalah.

Kendati belum ada tanda-tana akan jadi Kabupaten sendiri, tim BP2K3 terus memantau perkembangan di Jakarta.

“Bahkan kami juga sering kontek dengan kawan-kawan di forum pembentukan daerah se Indonesia, kebetulan kita ikut tergabung didalam grup itu. Memudahkan kami mencari informasi dan perkembangan pemekaran daerah. Dan informasi sampai saat ini tetap sama, tidak ada pemekaran, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa,” ungkapnya.

BP2K3 lanjut Katwanto, masih menunggu celah mana yang bisa dijakan bahan untuk segera merealisasikan pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.

Seperti diketahui, desas desus rencana warga Kundur dan sekitarnya yang akan memisahkan diri dengan Pulau Karimun, dan membentuk daerah otonomi baru dengan nama Kabupaten Kepulauan Kundur, sudah digaungkan sejak tahun 2011 silam.

Waktu itu masih banyak putra daerah dasal Pulau Kundur yang menajdi pejabat di level Provinsi dan masih dapat diandalkan. Mulai dari almarhum Muhammad Sani yang jabatan terakhirnya adalah Gubernur Kepri, lalu dewan pendiri BP2K3 almarhum Abdul Malik yang jabatan terakhirnya adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kepri. Dan banyak lagi pejabat-pejabat lainnya termasuk di DPRD Provinsi Kepri.

Namun, setelah dua tokoh berpengaruh tersebut (almahum Muhammad Sani dan Abdul Latif) lebih dulu berpulang ke rahmatullah pada tahun 2015 lalu, sampai saat ini tak ada lagi gaung atau riak pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur. Bahkan kondisi yang terjadi saat ini, putra daerah asal Kundur yang menduduki jabatan di Provinsi Kepri termasuk di DPRD tampak mulai tak bergeming.

Sementara, semangat masyarakat Kundur untuk memisahkan diri tetap bergelora, ditandai dengan berdirinya plang papan nama kantor sementara Kabupaten Kepulauan Kundur, yang terletak di Kilometer 5 Kelurahan Tanjungbatu Barat Kecamatan Kundur, meski tak bisa dipastikan kapan pulau terbesar di Kabupaten Karimun itu akan dijadikan Kabupaten.(agn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close