KARIMUNSEPUTAR KEPRITERKINI

Rumah Ibadah Tetap Diizinkan Buka Dalam PPKM Berbasis Mikro di Karimun, Hanya Penerapan Jam Malam Yang Ditegaskan

Ada Aturan Makanan Pada Pesta Nikah Harus Bawa Pulang

RADIOAZAM.ID – Aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Karimun mulai 12 Juli 2021, sejatinya tidak ada yang berbeda dari penerapan jam malam dan pembatasan kegiatan sebelumnya.

Dalam surat edaran (SE) nomor 700/SET-COVID-19/VII/SE-08/2021 itu, menegaskan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro, dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019, di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, yang ditandatangani Bupati Karimun Aunur Rafiq.

“Untuk kegiatan pelaksanaan ibadah, pemerintah masih memperbolehkan buka, dengan syarat hanya 50 persen dari kapasitas,” kata Rafiq.

Namun tidak dibenarkan menggelar karpet, jamaah harus membawa peralatan ibadah sendiri dari rumah. Disamping itu setiap rumah ibadah diharuskan membentuk Satgas Covid-19.

Dalam penerapan PPKM Berbasis Mikro itu, memberlakukan jam malam untuk semua pusat jajanan atau kuliner, dan tidak boleh melebihi jam operasional sampai pukul 21.00 WIB.

“Penerapan PPKM berbasis mikro ini disertai sanksi, sesuai aturan yang berlaku. Yang juga mengatur operasional pelaku ekonomi di Kabupaten Karimun. Seperti kedai kopi, restoran, rumah makan, cafe, pusat perbelanjaan atau minimarket, serta lapak dagangan, yang batas jam buka maksimal sampai pukul 21.00 WIB,” tegasnya.

Untuk tempat usaha kuliner ataupun kedai kopi, hanya diizinkan buka dan makan di tempat dengan kapasitas maksimal 25 persen, dari total kapasitas dan wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Meja yang disediakan hanya dua dengan jarak dua meter.

Dengan penerapan PPKM berbasis mikro ini, para pedagang dianjurkan menerapkan pemesanan secara online, ataupun layanan pesan-antar.

Begitupun kegaitan hajatan pernikahan hanya diperbolahkan tamu undangan yang hadir maksimal 30 orang.

“Termasuk hidangan di pesta pernikahan tidak boleh makan ditempat, harus dibawa pulang,” katanya.

Sedangkan pelaku usaha dalam kategori ekonomi esensial seperti transportasi, perbankan, perhotelan, pasar, bahan pangan dan sejenisnya, tetap diperbolehkan beroperasi 100 persen.

Untuk karyawan perkantoran di pemerintahan, pegawai swasta dan BUMD, menerapkan diberlakukan work from home (WFH) atau kerja dari rumah.(agn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close