KARIMUNSEPUTAR KEPRITERKINI

Tim Pembebasan Lahan dan Pengembangan Bandara di Karimun Dibentuk, Bupati Ikut Rapat Secara Daring

Lahan Terkena Hutan Lindung dan Harus Loby Pusat

RADIOAZAM.ID – Pemerintah Kabupaten Karimun bersama stakeholder terkait, mulai membentuk tim untuk proyek pengembangan atau perluasan bandara Raja Haji Abdullah (RHA) di Kecamatan Tebing, ditandai dengan rapat bersama di ruang Cempaka Putih Kantor Bupati, Senin (3/5), dan diikuti secara daring oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq dari rumahnya.

Pembentukan tim tersebut dalam tindaklanjut atas kunjungan Menteri Perhubungan, Budi Karya pada Sabtu kemarin (1/5), saat meninjau Bandara RHA dan pelabuhan peti kemas Malarko di Pelambung Desa Pongkar Kecamatan Tebing.

Melalui video daring, Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan kepada para peserta rapat, agar tiga poin penting yang harus segera diselesaikan. Antara lain pembebasan lahan bandara sisi darat, pemindaha
jalan di Polsek Tebing dan pemindahan pelabuhan nelayan.

“Tiga-tiganya ini harus dibawa dalam rapat bersama Gubernur Kepri pada Rabu besok (5/5),” kata Rafiq.

Yang terpenting kata Rafiq, data yang diperlukan sudah dikumpulkan dan terus melakukan tindak lanjut dan pendekatan pembicaraan, agar yang sudah ditetapkan dapat segera dianggarkan.

“Total luas lahan yang dibutuhkan 14,6 hektare ini yang akan dibebaskan untuk pengembangan bandara,” lanjut Rafiq.

Disebutkannya, yang harus disegerakan adalah tim pembebasan lahan dan SK tim. Selain itu dalam hal ini harus segera dicari jalan keluar mengenai status lahan yang terdapat kawasan hutan lindung.

“Rabu tim sudah terbentuk, lalu langsung bekerja. Pengalaman kita, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dulu untuk lahannya saja memakan waktu empat tahun baru selesai diusahakan. Jangn sampai ini terjadi dalam pengembangan bandara di Kabupaten Karimun,” tegas Rafiq.

Sementara itu, Asisten II Pemkab Karimun, Hurnaini mengatakan, Pemkab Karimun siap menuntaskan keperluan yang dibuthkan dalam perluasan bandara, mulai dari upaya pembebasan lahan dan kerjasama lainnya.

Disamping itu, dalam hal ini tim akan mengupayakan memperbarui dokumen perencanaan, yang sudah tidak berlaku. Dengan melakukan pengukuran ulang bersama pihak terkait, Bandara RHA Karimun dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karimun.

“Dari rapat tadi, lahan yang diperlukan 14.6 hektare,” ucapnya.

Hadir dalam rapat tersebut Ketua DPRD Kabupaten Karimun, M Yusuf Sirat, Kepala Bandara HRA Karimun, Fanani dan beberapa kepala OPD serta stakeholder terkait.(agn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close