KARIMUNSEPUTAR KEPRITERKINI

Usai di Sidak Komisi II, Pencairan Gaji dan Tukin Pegawai Langsung Bisa Diajukan

Pegawai BPKAD Lembur Sampai Subuh

RADIOAZAM.ID – Gaji dan tunjangan seluruh pegawai di Pemkab Karimun langsung dapat diajukan pencairan pada Kamis siang (16/1), setelah sebelumnya dilakukan inspeksi mendadak oleh Komisi II DPRD Kabupaten Karimun pada Rabu pagi (15/1), di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karimun.

Bahkan, para pegawai di BPKAD rela lembur tidak pulang kerumah dan sampai subuh hari masih berada di Kantor, untuk menyegerakan pembayaran hak-hak pegawai.

Hal itu disampaikan Bupati Karimun Aunur Rafiq saat menghadiri kegiatan di Kecamatan Tebing pada Kamis pagi (16/1).

“Keterlambatan gaji dan tunjangan kinerja bagi semua pegawai bukan atas kesengajaan, tapi karena sistim simda integrasi itu tadi, yang memang prosesnya lama. BPKAD tadi baru pulang subuh karena mereka kebut masalah ini, alhamdulillah selesai, jam 04.00 WIB dini tadi hari mereka baru pulang dari kantor,” kata Rafiq.

Dengan demikian, maka proses pencairan gaji dan tukin pegawai sudah bisa diproses segera.

“Dia tidak hilang, hanya terlambat dibayarkan saja. Untuk tukin kita rapel dari November, Desember sampai Januari. Kalau gaji kan hanya Januari ini saja yang belum dibayar dan terlambat. Tadi jam 09.00 WIB saya kembali berkoordinasi dengan BPKAD, katanya nanti siang sudah bisa proses pengajuan pembayaran gaji dan sebagainya,” jelas Rafiq.

Dia memastikan bahwa keterlambatan itu tidak akan terulang lagi pada bulan depan, atau bahkan tahun baru 2021 mendatang juga tidak akan terjadi hal yang sama.

“Karena sistimnya sudah online, jadi semua OPD harus menggunakannya dan tidak bisa satu-satu, ini yang buat terlambat,” terang Rafiq lagi.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karimun, Nyimas Novi Ujiani mengaku bersyukur atas respon cepat itu, sehingga hak-hak pegawai bisa dibayarkan segera.

“Kita sama-sama tahu, keterlambatan itu bukan suatu kesengajaan, tapi karena sistem simda integrasi itu tadi, yang menggabungkan seluruh OPD. Hari ini kita dapat tahu dan insyaallah itu sudah bisa dijalankan,” jelasnya.

Hanya saja, Nyimas Novi menolak jika dikatakan harus disidak terlebih dahulu baru pemerintah merespon cepat.

“Biarkan masyarakat yang menilai,” kata Nyimas Novi.

Diberitakan sebelumnya, Komisi II DPRD Kabupaten Karimun menggelar sidak di dua OPD, yakni ke BPKAD dan ke Bapenda Kabupaten Karimun, Rabu (15/1).

Sidak yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karimun itu langsung disambut oleh Kepala BPKAD Kabupaten Karimun, Abdullah. Setelahnya kegiatan yang sama dilanjutkan ke Kantor Bapenda.

Usai sidak teradap dua OPD itu, dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Karimun.(agn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close