KARIMUNSEPUTAR KEPRITERKINI

Wacana Kementerian Menghapus Tenaga Honorer Mulai Tahun 2023, Ini Respon Bupati Karimun

RADIOAZAM.ID – Wacana pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN-RB), yang akan menghapuskan tenaga honorer se nasional, mendapat respon dari Bupati Karimun Aunur Rafiq, yang mengharapkan agar dapat dikaji lebih mendalam.

Karena dalam rencana penghapusan tenaga honorer akan dilanjutkan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), yang membutuhkan anggaran cukup besar, mencapai Rp18 Miliar per bulan atau Rp200 Miliar lebih setahun, dari hampir 7000 tenaga honorer se Kabupaten Karimun saat ini.

“Saya sudah baca di berbagai medsos, media nasional dan di beberapa running teks televisi, tentang wacana KemPAN-RB ingin menghapuskan honorer seluruh Indonesia 2023, dengan dijadikan P3K pada prinsipnya kita setuju tentang perubahan itu. Tapi apakah bisa mengakomodir seluruhnya, baik kontrak dan insentif, tanpa membedakan tahun masa kerja dan sebagainya, itu berat,” ujar Bupati Karimun Aunur Rafiq saat ditemui dalam sebuah kegiatan di Kecamatan Meral, Senin (31/1/2022).

Selain itu kata Rafiq, dengan dirubahnya ribuan honorer menjadi P3K, maka otomatis menimbulkan dampak anggaran yang akan naik di semua Kabupaten dan Kota.

“Apakah akan dianggarkan didalam Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Kementerian Keuangan. Kalau dibebankan kepada daerah, ini sangat besar dan sangat berat, dan kalau memang itu dilakukan saya kira dikajilah secara komperhensif. Karena kita lihat di media para honorer yang sudah bekerja sekian tahun berharap semuanya mereka dapat diangkat jadi pegawai P3K. Karena untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) penuh kan sulit, ya hanya itu lah yang mereka harapkan,” terang Rafiq.

Rafiq berharap, semoga MenPAN-RB Tjahjo Kumolo dapat mendengarkan apa yang menjadi ganjalan dalam pikirannya, serta para staf di Kementerian yang membuat peraturan itu dapat mengakomodir seluruh tenaga honorer di berbagai derah yang sampai hari ini tenaganya tetap dibutuhkan.

Jika wacana kebijakan KemenPAN-RB itu diberlakukan, Rafiq menjelaskan bukan memangkas tenaga honorer, melainkan akan mengakomodir lebih dari 6000 atau hampir 7000 tenaga honorer se Kabupaten Karimun yang dirubah statusnya menjadi pegawai P3K.

“Ini bukan memangkas anggaran, sehingga otomatis gajinya (honorer berubah jadi P3K) sama dengan PNS, mungkin bedanya dia tidak dapat tunjangan. Ini justru akan menaikkan anggaran belanja kita. Kalau itu memang ditanggung oleh pusat melalui DAU alhamdulillah, tapi kalau dibebankan kepada daerah, harusnya disampaikan ke daerah dulu jika seperti itu. Karena kami harus bahas bersama DPRD dalam hal ini Badan Anggaran (Banggar), kemana mau kita arahkan dengan kondisi keuangan hari ini,” ungkap Rafiq.

Disinggung kesiapan Pemkab Karimun jika wacana MenPAN-RB tersebut diberlakukan, Rafiq mengaku harus tetap siap dan tidak bisa tolak.

Hanya saja menurut Rafiq, jika diberlakukan separuh dari seluruh honorer yang ada dan sisanya dirumahkan, maka yang harus siap bukan hanya pemerintah daerah saja, tapi juga adalah masyarakat dalam hal ini kita tenaga honorer Kabupaten Karimun.

Karena kata Rafiq, hal tersebut bukan merupakan keinginan pemerintah daerah. Makanya sampai hari ini dengan segala kesulitan dan keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Karimun bersama DPRD Kabupaten Karimun masih mempertahankan ribuan honorer, walaupun gajinya memang jauh dari Upah Minimum Kabupaten (UMK).

“Jadi kesimpulannya, pemberlakuan itu saya sangat setuju, tapi harus secara menyeluruh. Kedua, penganggarannya harus juga menjadi pertimbangan oleh KemenPAN-RB berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, mampu atau tidak seperti itu. Dari 6000 lebih tenaga honorer kita di Kabupaten Karimun, kalau dirubah jadi P3K semua anggarannya itu bisa dua kali lipat dengan gaji minimal golongan III, atau sebesar hampir Rp3 Juta per bulan dari gaji yang diterima sekarang Rp1,4 Juta. Artinya ada penambahan Rp1,6 Juta setiap honorer, sehingga setiap bulannya akan dikeluarkan Rp18 Miliar dan dalam satu tahun Rp200 Miliar lebih,” pungkas Rafiq.(agn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close