0
0
RADIOAZAM.ID – Kepulauan Riau merupakan Provinsi yang menduduki peringkat pertama, dengan realisasi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) se Indonesia tahun anggaran 2022, dengan presentase mencapai 96,54 persen.
Angka tersebut berdasarkan rilis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per tanggal 29 Desember 2022 kemarin, dimana informasi tersebut disampaikan langsung oleh Wamendagri, John Wempi Wetipo pada akhir rapat koordinasi tentang pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin (2/1/2023), yang di ikuti oleh Sekda Provinsi Kepri, Adi Prihantara mewakili Gubernur Kepri Ansar Ahmad, melalui video conference dari Ruang Rapat Sekda, Dompak.
Capaian yang diperoleh Pemprov Kepri itu mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 lalu, yang realisasi belanja Pemprov Kepri saat itu masuk peringkat lima besar, dengan angka presentase mencapai 94,52 persen.
Wamendagri, John Wempi Wetipo juga menyampaikan, selain realisasi belanja yang menempati peringkat pertama se-Indonesia, persentase realisasi pendapatan APBD Provinsi Kepri tahun 2022 juga dinilai pada pencapaian yang baik. Dalam hal ini Provinsi Kepri menempati urutan kelima se Indonesia dibawah Provinsi Kalimantan Timur, dengan presentase mencapai 107,00 persen.
Dalam kesempatan itu, Sekda Provinsi Kepri, Adi Prihantara menyampaikan apresiasinya kepada para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Kepri, hingga jajaran pegawai yang telah bekerja keras, dalam merealisasikan APBD Provinsi Kepri di tahun 2022 dengan baik.
Adi juga menyebutkan, rapat evaluasi realisasi APBD yang diinisiasi Gubernur Kepri Ansar Ahmad, secara rutin dan berkala telah dilaksanakan, sepanjang tahun menjadi salah satu kunci pencapaian tersebut.
“Sehingga melalui rapat evaluasi yang rutin dilakukan, maka jika ada kendala dalam pelaksanaannya, bisa segera dicarikan solusi secara cepat dan tepat,” ujar Adi.
Menurutnya, berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri tertanggal 2 Januari 2023, bahwa Provinsi Kepri yang diukur dari dua kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yakni Kota Batam dan Kota Tanjungpinang, mengalami inflasi year on year (yoy) pada bulan Desember, dengan angka m5,83 persen dan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,29.
Inflasi terjadi karena kenaikan IHK dari 107,05 pada Desember 2021 menjadi 113,29 pada Desember 2022. Angka tersebut menempatkan Provinsi Kepri pada peringkat ketiga inflasi terendah se-Sumatera, setelah Bangka Belitung dan Lampung per Desember 2022.
Dijelaskan Adi, upaya pengendalian inflasi oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepri adalah, menggelar operasi pasar murah di Kota Batam sebanyak delapan kali, lima kali diantaranya dilaksanakan Provinsi Kepri dan tiga kali oleh Pemko Batam. Kemudian di Kota Tanjungpinang dilaksanakan satu kali dan di Kabupaten Lingga sebanyak dua kali. Disamping itu juga Pemprov Kepri melakukan rapat koordinasi bersama TPID Kota Batam, Kota Tanjunginang, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan, serta melakukan monitoring ketersediaan pasokan dan harga terhadap pedagang pasar.(agn)
Average Rating